JATIMKINI.COM, Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) ternyata tak langsung bikin pelaku usaha di dalam negeri bersorak. Menurut mereka, dampak nyata baru akan terasa tahun depan, sementara jangka pendeknya hampir tak mengubah peta ekonomi domestik.
“Kalau dilihat poin-poin yang disepakati, nggak banyak yang memberi pengaruh untuk satu semester ke depan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha (DPK Apindo) Gresik, Alfan Wahyuddin, kepada Jatimkini.com (3/8/2025). “Dampak dari perjanjian ini baru terlihat pada semester awal tahun depan,” ia menambahkan.
Bagi Alfan, kesepakatan ini lebih mencerminkan kelihaian negosiator Indonesia ketimbang kebijakan yang bisa langsung menopang pasar. Ia mencontohkan: produk investasi jangka panjang seperti pembelian Boeing memang masuk, tapi barang konsumsi—kedelai, gandum, dan kapas—tetap dibatasi untuk menjaga inflasi.
Namun bukan berarti perjanjian ini tanpa nilai tambah. AS disebut berpotensi “menggerojokkan” miliaran dolar ke sektor sumber daya mineral, terutama tambang nikel. Selain itu, Washington dikabarkan menyiapkan investasi di teknologi informasi yang jarang dimiliki negara lain.
“Ini nilai plus dari perjanjian yang jarang dimiliki negara lain,” ujar Alfan, yang juga pengusaha konstruksi dan pemasok gas.
Jika dibandingkan dengan tetangga di Asia Tenggara—Malaysia, Vietnam, dan Thailand—Indonesia, menurut Alfan, cukup diuntungkan dari sisi tarif resiprokal yang lebih rendah. Meski begitu, negara-negara tersebut masih unggul dalam hal biaya produksi dan belanja tenaga kerja yang lebih murah.
Di tengah optimisme itu, Alfan mengingatkan satu masalah mendasar: Indonesia tak punya duta besar di Washington. Jabatan ini kosong sejak Juli 2023, ketika Rosan Roeslani ditarik pulang untuk menjadi Wakil Menteri BUMN, sebelum akhirnya menjabat Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi.
“Keberadaan duta besar bisa menjaga pasar ekspor Indonesia tetap terjaga,” kata Alfan. Tanpa figur yang memimpin diplomasi ekonomi di Washington, ia khawatir Indonesia lebih rentan menghadapi kebijakan proteksionis AS—terutama tarif Trump yang bisa menggerus daya saing ekspor Indonesia jika diberlakukan kembali.
Editor : Rochman Arief
