PHRI Kota Malang Sikapi Aturan Bukber

Pengusaha hotel dan resto di Kota Malang, Jawa Timur, bisa memaklumi larangan buka puasa bersama dengan tidak menawarkan paket pada instansi pemerintah maupun BUMN. Di sisi lain, Pemkot Malang pun bisa menerima hal itu sehingga belanja makanan dan minuman dari UMKM dengan tidak berlebihan.

"Kami menyikapinya dengan tidak menawarkan ke instansi pemerintah. Tapi kalau pribadi dan keluarga (aparatur sipil negara) hadir (di hotel dan resto), kita sangat berterima kasih," tegas Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki, Senin (27/3).

Agoes menyatakan pengelola jasa perhotelan menyadari saat ini pemerintah sedang melakukan penanganan covid-19 yang memasuki masa transisi ke endemi. Karena itu diperlukan kesadaran bersama dan kehati-hatian.

Para pengelola hotel dan resto di Kota Malang berpatokan pada Surat Edaran Wali Kota Malang No. 4 Tahun 2023. Dalam surat edaran itu tidak memuat larangan buka bersama bagi ASN. Salah satunya mengatur restoran, kafe dan warung yang buka siang hari agar menutup dengan tirai sehingga tidak terlihat masyarakat umum.

Sejauh ini, anggota PHRI Kota Malang sebanyak 81 hotel dan 13 resto tetap menjual paket bukber kecuali instansi pemerintah dan BUMN.

"Buka puasa bersama tetap jalan meskipun geliatnya belum ramai. Biasanya seminggu pertama puasa bersama keluarga di rumah. Pekan kedua baru bukber di luar," kata Agoes yang juga salah satu manajer the Shalimar Boutique Hotel.

Kondisi itulah yang membuat hotel dan resto masih terlihat sepi. Selain bukber, target hunian di the Shalimar Boutique Hotel pun baru tercapai 20%. Bagi pengusaha hotel, kunjungan mulai ramai saat pekan kedua Ramadan sampai Lebaran.

"Pemerintah yang memajukan libur cuti bersama mulai tanggal 19-25 April memberikan peluang bagi dunia perhotelan. Biasanya, warga Lebaran di hotel karena rumah tidak cukup menampung banyaknya anggota keluarga," tuturnya.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan persoalan larangan buka puasa bersama sebaiknya jangan ditarik ke persoalan agama. Keputusan pemerintah ini sebenarnya negara ingin memberikan pengingat agar masyarakat hidup sederhana sembari tetap menjaga diri dari covid-19.

Kendati pada akhirnya keputusan itu menimbulkan pro dan kontra, sebab rapat pemerintahan biasanya sampai sore lalu disambung berbuka puasa. Namun, Pemkot Malang akan meniadakan hal itu sehingga mengurangi makan yang sifatnya berlebihan.

"Nanti kami meniadakan yang sifatnya makan berlebihan. Cukup dengan UMKM yang ada karena sesungguhnya kita harus sama-sama prihatin. Ekonomi kita juga baru naik," ujar Sutiaji.

Editor : Redaksi