Heni Wardhani, pemilik usaha sambal Mama Ni, melayani pembelian perdana lewat aplikasi Malang Beli Produk Lokal (Malpro). Pembeli pertama, yakni Wali Kota Malang Sutiaji. Selanjutnya, diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkot Malang.
"Setelah Pak Wali Kota Sutiaji berbelanja, lalu Pak Dandung Djulharjanto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) belanja Rp165 ribu. Total ada 7 transaksi," tegas Heni, warga Plaosan Permai Estate A-47, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Senin (13/3).
Bagi Heni, menjual produk memanfaatkan aplikasi belanja bukan hal baru. Selama tujuh tahun, ia sudah dagangan di Shopee dan Tokopedia. Produk sambal 23 varian rasa miliknya dijual melayani pesanan. Termasuk di toko oleh-oleh dengan sistem konsinyasi.
Kehadiran aplikasi Malpro menambah ruang pemasaran sehingga UMKM cepat naik kelas. Di aplikasi itu tersedia 165 produk. Konsumen bisa membeli produk sesuai kebutuhan dengan sistem bayar di tempat.
Wali Kota Malang Sutiaji sengaja meluncurkan aplikasi ini guna memperluas pasar sehingga UMKM cepat berkembang. "Ini untuk mengurangi ketebalan gini rasio," tegas Sutiaji usai peluncuran Malpro.
Dengan produk UMKM yang maju dan berkembang, dampaknya menumbuhkan perekonomian warga sehingga gini rasio bisa ditekan.
"Pertumbuhan ekonomi ada percepatan pada ekonomi makro, tetapi tidak imbang dengan pertumbuhan di bawah. Ini tugas kita, solusinya melalui (aplikasi) belanja kita," katanya.
Gini rasio di Kota Malang perlu mendapatkan perhatian karena kesenjangan termasuk tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan memang turun 0,25 persen menjadi 4,37 persen pada 2022 ketimbang tahun 2021 sebesar 4,62 persen. Namun, kesenjangan pendapatan penduduk Kota Malang mengalami kenaikan, yakni tahun 2022 sebesar 0,421 ketimbang tahun 2021 sebesar 0,417. Angka itu yang tertinggi sejak 2018.
Solusinya, UMKM dibantu agar mereka cepat berkembang. Karena itu, Sutiaji menganjurkan para pegawai di lingkungan Pemkot Malang, baik ASN maupun non-ASN memiliki aplikasi Malpro dan belanja produk UMKM lokal.
Sejauh ini, berbagai upaya membantu UMKM terus dilakukan, salah satunya melalui gelaran Malang City Expo 2023 menyusul peluncuran Malpro.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengungkapkan ada 85 ribu UMKM. Adapun yang sudah terkurasi sebanyak 21.128. Sedangkan yang sudah memiliki nomor induk berusaha sebanyak 5.120 UMKM. Pemkot Malang terus memfasilitasi percepatan izin usaha. Termasuk dalam mendapatkan sertifikasi halal.
"UMKM pemilik sertifikasi halal baru sekitar 2 ribu. Kami menargetkan ada tambahan 5 ribu UMKM mengantongi sertifikasi halal pada tahun 2023," ujarnya.
Guna mencapai target itu, lanjutnya, Diskopindag akan merambah rukun warga dan rukun tetangga melibatkan sahabat UMKM.
Editor : Redaksi
