JATIMKINI.COM, Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat, selama semester I/2024 telah terjadi kejahatan siber yang mencapai 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia.
Guna mengantisipasi serangan kejahatan siber tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menggelar Diskusi Panel bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Jawa Timur di Kantor Pusat Bank Jatim pada 13 September lalu.
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib senantiasa menerapkan good governance secara konsisten agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Saat ini, bankjatim telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional.
“Hadirnya standar internasional keamanan ini dapat membantu Bank Jatim membangun dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh dari aspek kebijakan dan tata kelola, SDM, teknologi, serta peran aktif manajemen,” katanya.
Melalui diskusi dengan BIN Jatim ini, lanjut Busrul, Bank Jatim berencana melakukan kerja sama secara kelembagaan dengan BIN Jatim terutama dalam upaya penanggulangan cyber crime dan kebijakan strategis lainnya.
“Kami harapkan, dapat menambah wawasan Jatimers dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data, dengan semakin mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi risiko yang berpotensi terjadi di dalam operasional perbankan,” tutur Busrul.
Kepala BIN Jatim, Brigjen Pol. Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan untuk menuju good governance cukup banyak, antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan minim responsivitas.
”Apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal, respon yang cepat, dan memberikan solusi terbaik untuk pengelolaan keuangan. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM, serta keadilan dan kepastian hukum.
”Apabila kejahatan siber ini menghampiri perbankan, tentu dampaknya sangat besar. Mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan operasional, penularan antar bank, dan akibat hukum,” tutur Rudy.
Ia menyarankan agar perbankan tidak terkena kejahatan data, maka perusahaan harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen, kolaborasi antar lembaga, membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden, merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan.
”Kami juga siap melakukan sinergi dengan bankjatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,” imbuhnya.
Editor : Peni Widarti
