Kebijakan Tepat UMKM Tumbuhkan Ekonomi

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan kebijakan tepat diperlukan agar UMKM eksis dan berproduksi. Hal itu agar UMKM terus bergeliat, tahan guncangan ekonomi dan resesi yang mengancam di 2023.

"Dengan kebijakan yang tepat, UMKM akan menjadi senjata yang ampuh di dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan," tegas Peneliti PPKE Joko Budi Santoso, Minggu (1/1/2023).

Ia menjelaskan peran strategis UMKM yang tahan akan guncangan ekonomimembentuk fondasi kokoh perekonomian Indonesia. Sebanyak 65 juta UMKM atau 99% dari jumlah usaha di Indonesia berkontribusi menyumbang 60% produk domestik bruto dan menyerap 96% angkatan kerja.

"Fakta ini menjadikan UMKM sebagai amunisi yang kuat untuk mempercepatpemulihan ekonomi," katanya.

Karena itu pemerintah harus memperkuat permodalan UMKM melalui kredit usaha rakyat agar mereka dapat terus berproduksi. Selain itu, pembiayaan madani perlu terus didorong seperti bank wakaf, baznas, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Di Kota Malang, lanjutnya, ada program Ojir alias ojo percoyo sama renternir. BPR Tugu Arta menyalurkan kredit tanpa agunan. Adapun Baznas memberikan subsidi bunga. Kolaborasi seperti itu bisa menjadi model nasional dan daerah lainnya.

Pemerintah juga harus memberikan dukungan berupa insentif fiskal dengan menanggung pajak penghasilan final UMKM. Termasuk penempatan dana atau penempatan uang negara dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM.

Selanjutnya, perluasan pasar di marketplace. Standarisasi UMKM penting berupa sertifikasi halal dan dukungan perizinan usaha. Pengembangan klaster UMKM juga diperlukan guna meningkatkan daya tawar sekaligus memudahkan memperoleh bahan baku, pemasaran, pengawasan dan pembinaan.

Selain itu, co-working space yang ada diperkuat agar menjadi pusat incubator bisnis. Termasuk penguatan linkage antara sektor pertanian dengan UMKM mengingat kebanyakan mereka bisnis makanan sehingga pasokan bahan baku dari sektor pertanian menjadi sangat sentral.

"Kearifan lokal juga menjadi bagian penting dalam membuat kebijakan. Potensi lokal terus dikembangkan seperti ekonomi pesantren guna memuluskan kebijakan pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

Editor : Redaksi