BUMD di Jatim Perlu Rencana Bisnis yang Jelas Sesuai Orientasi

JATIMKINI.COM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur dinilai perlu menyiapkan strategi atau rencana bisnis yang jelas sesuai orientasi bisnisnya agar lebih optimal dalam memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah ke depannya.

Saat ini BUMD Jatim hanya mampu membagikan dividen rerata Rp457 miliar/tahun. Dibandingkan daerah lain seperti Jawa Tengah yang memiliki potensi dan BUMD yang serupa, Jatim cukup tertinggal sebab di Jateng bisa memperoleh pembagian dividen mencapai Rp637 miliar/tahun. 

Dalam acara Diskusi Panel Pokja Wartawan Indrapura BUMD Outlook 2025 bertajuk 'Saatnya BUMD jadi Penopang Utama PAD' pada Rabu (12/6/2024) di Gedung DPRD Jatim, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Imron Mawardi mengatakan kondisi BUMD Jatim saat ini masih kurang jelas orientasi bisnisnya  apakah berorientasi profit motive atau public service. 

"Jadi akan jelas tugasnya BUMD yang cari untung maka dia ditarget untuk memperoleh pendapatan, sedangkan yang public service  maka fokus pada tugas yang berkaitan dengan tugas pemerintah," katanya.

Selain itu, lanjutnya, banyak kebijakan terindikasi politis seperti pemilihan direktur, komisaris, serta belum professional dan masih birokratis.

"Di samping itu, permasalahan BUMD kita lainnya adalah kurang efisien terutama SDM, dan size of business kecil sehingga tidak mencapai nilai keekonomian, serta modalnya relatif kecil," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Jatim perlu memperkuat orientasi dan rencana bisnis pada RPJMD Provinsi Jatim, serta diperlukan profesionalisme untuk memperkecil problem keagenan, mulai dari pemegang saham, komisaris, direktur, dan stakeholder yang lain.

"Tak kalah penting, perlu memperkuat modal, disesuaikan dengan kebutuhan BUMD untuk bisa mencapai nilai keekonomian dan kemampuan bersaing di pasar. Ini bisa dilakukan dengan menambah modal atau divestasi," tambahnya.

Untuk diketahui, Jatim memiliki 10 BUMD di antaranya di sektor perbankan Bank Jatim dan BPR. Di sektor minyak ada PT Petrogas Jatim Utama (PJU), sektor properti PT Jatim Grha Utama (JGU), bidang aneka rasa PT Panca Wira Usaha (PWU), lembaga penjaminan kredit daerah PT Jamkrida, asuransi PT Askrida, pengelolaan kawasan industri PT SIER dan pengelolaan air bersih dan air industri PD Air Bersih.

Pada 2023, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim sebesar hampir Rp33,8 triliun, yang terdiri dari PAD Rp22,3 triliun lebih atau setara 66,09%, pendapatan transfer Rp11,4 miliar atau 33,79%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp459,7 miliar (2,05% dari PAD dan 1,36% dari pendapatan daerah).

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan tahun depan Jatim mendapatkan tantangan target PAD yang besar sebagai dampak dari penyesuaian bagi hasil dari pajak kendaraan dan sejenisnya.

"Nah ada pendapatan lain dari optimalisasi PAD yakni dari setoran dividen. Untuk itu kami dorong BUMD untuk optimalkan asetnya, apalagi Jatim potensinya besar, banyak hal yang bisa dilakikan BUMD untuk ambil kesempatan," ucapnya 

Hanya saja, tambahnya, optimalisasi aset yang idle saat ini masih terbentur dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang optimalisasi aset BUMD. Untuk itu, PP tersebut perlu dikaji ulang oleh pemerintah pusat.

“Paling tidak, ada 4 pilar yang menjadi kunci BUMD unggul, yakni kinerja keuangan dan operasional, inovasi, lalu tata kelola dan sistem risiko yang efektif dan komprehensif, serta transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk kegiatan operasional, bisnis proses dan layanan bagi pelanggan sehingga membuka ruang untuk menembus pasar baru,” ujarnya.

Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha mengatakan BUMD yang mengajukan penambahan modal perlu menyiapkan business plan yang matang, sebab modal yang akan digunakan merupakan uang dari rakyat.

“Saya ingin ke depan itu ada satu lembaga khusus yang ditunjuk resmi oleh Pemprov Jatim untuk mengaudit BUMD untuk melihat apakah BUMD ini sehat atau tidak. Auditor yang ditunjuk pun harus auditor independen, bukan dari dalam,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Jatim Grha Utama, Mirza Muttaqien mengatakan sejauh ini BUMD Jatim seperti JGU telah berdampak positif terhadap masyarakat. Ia mencontohkan pengalaman JGU selama 5 tahun ini yang mendapat penugasan untuk mengendalikan inflasi guna keterjangkauan harga bahan pokok.

“Pada 2020 saat masih Covid-19, kami support PWU untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak terjadi panic buying. Itu cukup berdampak bagi masyarakat. Tahun berikutnya kami intervensi pasar-pasar di 38 daerah, di 25 pasar seminggu sekali, dari kegiatan itu inflasi kita tidak naik,” ungkapnya.

 

 

 

Editor : Peni Widarti