Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah lewat Menteri Perhubungan RI (Kemenhub) segera mengeluarkan atau mengumumkan tarif angkutan umum menyusul adanya kenaikan harga Bahan Makar Minyak (BBM) subdisi.
Bambang menyebutkan, sejak ada kenaikan BBM beberapa perusahaana angkutan umum sudah menaikkan tarif tidak resmi sebesar 50 hingga 100 %. Akibatnya, kata BHS sapaannya, masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum jadi bingung dan resah dengan tarif yang tidak resmi itu.
"Kami langsung pantau di lapangan ternyata, tarif yang tidak resmi ini cukup tinggi. Kami berharap, Menteri Perhubungan RI segera mengeluarkan tarif resmi biar masyarakat tidak bingung," kata Bambang pada media di Surabaya
Menurut Bambang , adanya kenaikan BBM pemerintah terkesan lambat dalam pemberian tarif resmi pada transportasi umum. Seharusnya, sebelum menetapkan kenaikkan BBM pemerintah harus membuat perhitungan secara matang soal tarif angkutan. Selanjutnya, segera diumumkan 1 minggu sebelum di BBM naik.
"Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebelum terjadinya kenaikan harga BBM sudah melakukan simulasi kenaikan tarif transportasi dengan skema beberapa asumsi harga BBM. Dan tarif tersebut harus tersosialisasi kepada masyarakat sebelum kenaikan harga BBM, sehingga ketika terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif trasnportasi bisa langsung ditetapkan dan masyarakatpun sudah siap," ujarnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, belum adanya tarif resmi angkutan ini dari pemerintah juga dampak lain juga dirasakan di sektor transportasi laut terutama ferry untuk penyeberangan antar provinsi. Sebab kata dia, ketentuan penetapan tarif angkutan penyeberangan ini berbeda dengan transportasi lain karena, tarif harus mengikuti aturan pemerintah.
"Dampak kenaikan ini akan mengakibatkan inflasi tinggi, dan daya beli masyarakat melemah," ujar pria sering di sapa BHS ini
Editor : Redaksi
