Erma Desi,30, baru saja bangun dari istirahat siang. Di ruang tamu sekaligus berfungsi sebagai kamar tidur, saban hari, Erma berbagi tempat bersama sang suami, Yohe Tri Sutrisno dan dua anak yang berusia taman kanak-kanak. Rumah seluas 2,5 meter persegi berdinding triplek dan berlantai tanah itu berada di bantaran sungai. Tanahnya pun milik negara. Saat musim hujan selalu waswas lantaran dipastikan banjir.
Sore itu, Erma mengaku mumet. Ibu dua anak itu pening menjalani beban hidup yang kian abot. Dampak kenaikan harga BBM yang tak kenal belas kasih otomatis mengerek harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan lainnya pun ikut-ikutan melonjak.
Kondisi ini tak memberikan banyak pilihan. Ia bersama keluarga hanya bisa menerima keadaan, akhirnya pasrah. Terpaksa pasrah lantaran sebagai orang kecil tak banyak yang bisa diperbuat.
"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menambah mumet membuat gak bisa mikir," tegas Erma Desi, warga Kampung Semar, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/9).
Kondisi berat sudah ia rasakan sejak sebelum menikah. Sang ibu, Mesiati,64, penerima bansos beras Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) bagi warga terdampak covid-19. Bansos itu akhirnya terhenti tahun 2021. Pemkot Malang menghentikan program itu karena bergulir hanya saat periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sampai kini, Mesiati dan Erma belum dapat bantuan sosial pengganti.
Erma mengaku sempat kecipratan BPNTD, tapi bernasib sama seperti sang ibu. Sejak saat itu, bantuan beras 15 kg senilai Rp125 ribu seketika lenyap. Setelah itu, beras habis terasa saban hari.
Namun, ia tak begitu saja menyerah meski kini hidup tanpa bansos. Lalu, ia usaha mandiri makanan siap saji kecil-kecilan, tapi akhirnya kandas.
Kini, ia hanya mengandalkan penghasilan sang suami dari bekerja serabutan sebagai kuli bangunan dan sesekali mengamen.
Sedangkan bantuan tali asih uang Rp50 ribu, 2 kg beras, minyak, gula, susu dan teh sudah habis tas berbekas. Paket bantuan itu dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja di Kota Malang, Rabu (24/8). Kala itu, Menteri Muhadjir kaget karena masih menjumpai warga miskin ekstrem di Kota Malang.
Muhadjir berjanji mengupayakan rumah layak huni, kejelasan tanah, kepastian penghasilan, lansia dapat bansos, perbaikan rumah, dan mereka yang belum masuk data penerima bansos segera diurus. Tapi, kenyataannya, janji Menteri Muhadjir belum terealisasi.
Terkait hal itu, Lurah Tanjungrejo Mokhamad Dulajis angkat bicara. Dulajis mengaku sudah ada upaya tindak lanjut seusai kunjungan kerja Menteri Muhadjir. Ia sudah memastikan bantuan tersalur kepada penerima manfaat meski soal pemindahan warga miskin ekstrem ke rumah susun belum ada kepastian.
Sementara itu Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kelurahan Tanjungrejo Febri Wikoko menyatakan warga miskin ekspenerima BPNTD sudah dimasukkan ke data penerima bantuan sosial tunai. Namun, ia belum mengetahui bansos apa yang bakal mereka terima nanti.
"Otomatis data terhapus karena program BPNTD tidak berlanjut," ujarnya.
Di Kelurahan Tanjungrejo, lanjutnya, ada 723 penerima program keluarga harapan (PKH), 363 penerima BPNTD dan 2 lansia penerima rantang kasih. Sebanyak enam warga Kota Malang miskin ekstrem dari total 23 warga miskin ekstrem di Malang raya meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.
Menurut Febri, miskin ekstrem itu mereka yang menempati rumah tidak layak huni dengan luas di bawah 21 meter dan penghasilan kurang dari Rp700 ribu per bulan. Kini, warga miskin ekstrem menunggu janji Menteri Muhadjir sembari bertahan hidup tanpa bansos.
Editor : Redaksi
