Wacana pemerintah akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai dari ada penolakan dari pengusaha jasa penyeberangan laut swasta yakni, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap)
Gapasdap meminta pada pemerintah agar memperhatikan pengusaha jasa penyeberangan laut swasta agar bisnisnya bisa tetap berjalan baik walaupu, saat ini kondisinya masih kurang membaik dikarenakan tarif penyeberangan masih terbilang rendah.
"Saat ini untuk tarif angkutan penyerangan yang berlaku saja masih berada dibawah perhitungan HPP yang telah dihitung oleh pemerintah yaitu 35,1 persen dibawah HPP. Ini yang sedang dimintakan kenaikan supaya pengusaha dapat menutup biaya operasional yang ada," tegas Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo.
Menurut Khoiri struktur biaya angkutan penyeberangan saat ini biaya yang terbesar, mengalami kenaikan di kisaran 40 hingga 60 persen. Hal ini berdasarkan data yang berkembang di masyarakat saat ini.
"Berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat? Daya beli masyarakat saat ini hanya cukup jika tarif tersebut naik sesuai dengan permintaan kami untuk menutup kekurangan tarif yang terdahulu," kata Khoiri
Ia pun mengatakan, jika memang pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pihaknya minta agar hal tersebut tidak dikenakan untuk moda transportasi laut/ penyeberangan. Pasalnya, BBM subsidi untuk transportasi kapal segara habis masa berlakunya. Selain itu, lanjut Khoiri, jasa penyebarangan laut bagian fungsi infrastruktur dan juga angkutan super massal, harusnya nilai subsidi BBM lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi yang tidak merangkap sebagai infrastruktur seharusnya, fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah, tetapi untuk angkutan penyeberangan, fungsi tersebut dijalankan oleh para pengusaha.
"Karena segmen pasar dari angkutan laut penumpang/ penyeberangan adalah masyarakat kelas bawah yang terbatas daya belinya. Transportasi jalur laut merupakan adalah transportasi yang paling diminati oleh masyarakat karena tarifnya murah. Sementara kami, harus memberi layanan yang terbaik mulai dari fasilitas kelayakan kapal, keselamatan dan dfasilitas lainnya," beber dia
"Apalagi jargon dari Presiden Jokowi adalah pembangunan sektor maritim. Maka Pak Jokowi wajib membaca berita ini, supaya benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya," ucapnya.
Lebih lanjut Khoiri menyebutkan, saat ini kuota BBM bersubsidi berdasarkan penyaluran BBM jenis Solar secara nasional hanya 1,36 persen dari yang seharusnya kurang lebih 1,5 persen.
"Dengan kuota tersebut diharapkan tidak dilakukan pengurangan jumlahnya dan untuk nilai subsidinya juga agar menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.
Saat ini, kata Khoiri, kondisi pengusaha angkutan penyeberangan sudah demikian memprihatinkan. Banyak yang terlambat dalam memberikan gaji karyawannya hingga perusahaannya dijual karena tidak mampu mengoperasikannya.Bahkan, kata Khoiri, bisnis ini tinggal menunggu kematian saja.
"Kita tunggu waktu saja menuju arah kesana (mati). Untuk itu, pemerintah seharusnya memikirkan para pelaku usaha swasta khususnya, jasa penyebarangan laut. Jika angkutan penyeberangan mengalami kegagalan, maka tidak bisa tergantikan dengan moda transportasi yang lainnya," ungkapnya
Saat ini Gapasdap sedang mengajukan penyesuaian tarif kepada pemerintah untuk menutup kekurangan dari perhitungan sebelumnya yaitu 35,1 persen. Sehingga harapannya dengan kesulitan operasional yang ada bisa segera direalisasikan oleh pemerintah.
"Dan jika memang pemerintah tidak ingin kenaikan tarif tersebut tidak membebani masyarakat, maka diharapkan tidak terjadi kenaikan tarif pelabuhan maupun jasa asuransi," pungkas Khoiri
Editor : Redaksi
