Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, tahun ini Madura Raya telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp1,59 triliun, angka ini lebih besar dari tahun 2022 yakni, sebasar Rp1,50 triliun
Sri Mulyani menyatakan, bahwa Madura Raya merupakan penerima dana APBN terbesar. Anggaran itu, merupakan alokasi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di 4 kabupaten di Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Baca juga: Bandara Juanda Dipercaya Layani Dua Penerbangan Anyar, ke Mana Saja?
Untuk membangun Madura Raya ini setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2023 saja mencapai, Rp1,59 triliun, tahun 2022 Rp1,50 triliun dan di tahun 2021Rp1,44 triliun," kata Sri Mulyani di Sumenep kemarin.
Tidak itu saja, mantan Direktur Pelaksana World Bank ini juga mengungkapkan, bahwa ada juga APBN langsung diberikan pada pemerintah daerah lewat Transfer Ke Daerah (TKD) dari anggaran Bagi Hasil (DBH) Rp 450,80 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp373,5 miliar, DAK Non fisik Rp1,26 triliun, Dana Desa (DD) Rp1,076 triliun, dan Hibah Daerah Rp19 miliar.
Dengan merincian anggaran TKDD ( Kepala Desa) , untuk Madura Raya sebesar Rp6,57 triliun, lalu pada 2022 sebesar Rp7,04 triliun dan 2023 dialokasikan Rp6,89 triliun. TKD 2023 untuk Pulau Madura ini turun 2 persen dibandingkan 2022.
Baca juga: Koperasi Merah Putih
Jenis TKD 2023 tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp450,80 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp373,5 miliar, DAK Non fisik Rp1,26 triliun, Dana Desa (DD) Rp1,076 triliun, dan Hibah Daerah Rp19 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan APBN pada 2022 telah digunakan untuk beragam pembangunan dan perekonomian di antaranya untuk sektor infrastruktur, ketahanan pangan dan perlindungan sosial (perlinsos).
Salah satu sektor infrastruktur itu sebut Sri Mulyani, adalah pembangunan jalan desa, jembatan, air bersih, MCK dan pasar desa. Sedangkan di sektor ketahanan pangan digunakan untuk pembangunan embung, irigasi, penahan tanah dan sumur.
Baca juga: Sensor Pintar tidak Cukup, Budaya Keselamatan harus Tetap Hidup
Sementara di sektor perlinsos digunakan untuk BLT Desa diberikan Rp300.000/bulan selama 12 bulan. Realisasi BLT Desa se-Pulau Madura sebesar Rp438,84 miliar ini melebhi target sebesar Rp430,58 miliar. Begitu juga dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebanyak 121.900 orang.
Dan Madura ini termasuk dana desanya dipakai untuk bansos yang luar biasa. Masyarakat di desa-desa dapat bantuan 12 bulan penuh, dan realisasi bansos di Madura ini di atas nasional, ujarnya
Editor : Redaksi