Sutiaji : Pasti Bisa Entaskan Kemiskinan

Saat hari masih pagi seluruh lurah berkumpul. Mereka duduk sejajar bersama camat dan organisasi perangkat daerah Kota Malang, Jawa Timur. Di hadapan mereka, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan betapa pentingnya kerja bersama menangani persoalan kemiskinan.

"Kerja kita kerja terukur, kerja kita ini kerja tuntas. kerja kita ini harus ada hasilnya," tegas Sutiaji, Kamis (11/5).

Sutiaji menekankan seluruh perangkat daerah agar kerja lebih giat yang terukur karena Kota Malang menjadi sampling BPK soal penilaian outcome, yakni dampak, perubahan dan manfaat dari pembangunan di masyarakat.

"Jangan hanya membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), selesai kegiatan tanpa mengukur capaian," katanya sembari mengatakan parameter hasil kinerja pembangunan bukan saja output, melainkan juga outcome.

Sutiaji ingin membangun komitmen bersama. "Tolong ya masing-masing OPD harus ada parameternya dilihat dari RKPD apa sudah sesuai atau tidak. Ini dalam rangka melihat komitmen dan konsistensi dalam mengentaskan kemiskinan," imbuhnya.

Selanjutnya, Sutiaji memperkuat komitmen mereka yang hadir dalam rapat. "Saya tanya, bisa gak?," ucapnya.

Sontak, sejumlah lurah, camat dan OPD kala itu menjawab pelan dengan mengatakan bisa. Sedangkan yang lain hanya diam saja. Jawaban itu pun dinilai seperti kurang kuat. Sutiaji lalu berujar.

"Gajinya sudah habis?."

Mereka bersama-sama menjawab pertanyaan itu dengan "sudah." Lalu, Sutiaji melanjutkan. "Berarti gak usah ngantor?. Bisa gak kita, dari 4,37% menjadi 3,77%," tegas Sutiaji dan langsung dijawab serempak bisa.

Sutiaji melanjutkan komitmen pasti bisa dengan memperkuat data dan strategi lalu treatment dan penanganan. Prosesnya bisa kolaborasi dengan berbagai pihak. Para aparatur sipil negara (ASN) juga didorong sebagai bapak dan ibu asuh bagi warga miskin dan balita stunting.

Pemkot Malang menargetkan angka kemiskinan menurun, sampai akhir RPJMD sebesar 3,77% dari capaian eksisting 4,37% pada 2022. Akselerasi penurunan angka kemiskinan 0,6% diharapkan tercapai sampai akhir 2023. Karena itu, kesungguhan para ASN sebagai pelayan publik diperlukan untuk terus mengabdikan diri melayani dan membantu masyarakat.

"Ini sudah sering saya tekankan. Ayo kita niatkan bahwa hidup itu tidak selamanya," tuturnya.

Menurut Sutiaji, menangani kemiskinan diperlukan semangat lebih dengan kebersamaan dan keikhlasan. Karena itu, cross cutting harus diperhatikan. Semua program di perangkat daerah harus memiliki tujuan yang sama, yakni menekan angka kemiskinan seoptimal mungkin.

Guna mencapai tujuan, semua ikhtiar memerlukan komitmen. Dinas Sosial terkait aksesibilitas perlindungan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, kerentanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Diskopindag soal pasar dan stabilitas harga pangan. Sekarang, Pemkot Malang punya cold storage untuk stok saat harga pangan melonjak sehingga berfungsi untuk subsidi pasar.

Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) berusaha meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak. Termasuk memperkuat kerukunan umat dalam membangun keharmonisan sosial dan kehidupan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja diminta menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan mengurangi gelandangan dan pengemis di jalan-jalan. Lalu, penanganan melalui program di Dinas Sosial.

Sedangkan dukungan data komplet oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil termasuk Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berbasis data

"Basis data itu harus saling mendukung," tandas Sutiaji.

Pemkot Malang terus melakukan validasi. Sutiaji mengatakan semestinya validasi berbasis aplikasi Sam Gepun Dasa (Smart Aplikasi Malang Gerakan Penghimpun Data Berbasis Data Wisma) bisa tuntas sejak dulu. Aplikasi itu menghimpun data dari dasa wisma atau PKK di dalamnya berisi data soal kemiskinan, kesehatan ibu dan anak. Lalu, melakukan upaya intervensi program penanganan.

Namun, proses pendataan tidak bisa cepat lantaran keterbatasan anggaran. Kendati demikian, pengentasan kemiskinan berpatokan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data terpadu kesejahteraan sosial.

Akhirnya, Pemkot Malang melihat data kemiskinan yang dirilis BPS Kota Malang sebesar 4,37% pada 2022. Selanjutnya melakukan validasi sesuai data detail warga miskin yang sudah ditangani. Ternyata, angka kemiskinan terbaru lebih kecil dari data BPS.

"Kita berhasil menghapus 2.900 warga miskin," ungkapnya.

Sutiaji menjelaskan upaya percepatan mengentaskan kemiskinan melibatkan kearifan lokal, yakni gotong royong bersama pemangku kepentingan.

"Masjid dan santunan anak yatim bisa kolaborasi menjadi program strategis guna mengentaskan kemiskinan," pungkasnya.

Selama 15 tahun terakhir, kemiskinan terus menurun di Kota Malang. Semula 7,22% pada 2008 menjadi 4,37 pada 2022. Adapun kemiskinan sepanjang 2020 sebesar 4,44% dan pada 2021 sebesar 4,42%.

Sementara itu, intervensi kemiskinan berbasis data baru kelar by name by address di Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Hasil dari pendataan di dua kecamatan itu sebanyak 28.347 KK berhasil ditemui dengan rincian sebanyak 6.909 KK masuk kategori sangat miskin, 11.842 KK kategori miskin, 6.626 masuk kategori hampir miskin, dan 2.970 KK kategori tidak miskin.

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko akrab disapa Bung Edi menyatakan tiga kecamatan lainnya menyusul karena keterbatasan anggaran.

"Anggaran pengentasan kemiskinan disiapkan Rp500 miliar tersebar di masing-masing dinas. Konsentrasi ada pemberdayaan, ekonomi kerakyatan dan bantuan langsung tunai," tegas Bung Edi.

Langkah-langkah menanggulangi kemiskinan, yaitu :

Pertama, validitas data dengan sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Kedua, updating data karena data bersifat dinamis. Updating berbasis inovasi dan aplikasi Sam Gepun Basa dan aplikasi Pedekate Sam.

Ketiga, membangun kolaborasi melibatkan pemangku kepentingan.

Editor : Redaksi