JATIMKINI.COM, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengapresiasi kinerja agen perlindungan sosial (Perlinsos) yang bertugas di 57 kelurahan. Keberadaan agen ini dinilai membantu mengoptimalkan pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital agar tepat sasaran.
"Semua bergerak bersama agen Perlinsos. Mereka masuk ke semua lapisan masyarakat untuk memastikan warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial," kata Ginanjar saat sosialisasi dan bimbingan teknis agen Perlinsos, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, percepatan verifikasi data penting untuk memastikan warga yang berhak menerima bansos tidak terlewat. Sebab, masih ditemukan warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga kurang mampu justru tidak terdata.
"Dari sekitar 350 ribu kepala keluarga di Kota Malang, belum semua terverifikasi. Karena itu, pemutakhiran data harus dipercepat," ujarnya.
Ginanjar menambahkan, data terverifikasi tidak hanya menjadi dasar penentuan desil dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tetapi juga penting untuk perencanaan pembangunan.
Aplikasi Perlinsos diharapkan mempermudah layanan perlindungan sosial melalui integrasi data dalam satu sistem. Dengan begitu, penyaluran bansos dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengatakan capaian pendataan Perlinsos baru mencapai 21 persen dari target sekitar 330 ribu kepala keluarga.
Menurutnya, Dispendukcapil dilibatkan karena proses pendataan berkaitan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga yang memiliki telepon seluler dapat mendaftar secara mandiri. Sementara itu, warga yang tidak memiliki ponsel bisa meminta bantuan agen Perlinsos.
"Melalui gerakan peduli tetangga, siapa pun bisa menjadi agen dan membantu mendaftarkan tetangganya. Warga yang tidak memiliki ponsel juga bisa meminta bantuan agen. Pendaftaran terbuka, termasuk bagi warga di luar desil 5," jelasnya.
Saat ini, cakupan IKD bagi warga wajib KTP baru sekitar 20 persen. Adapun pendaftaran melalui telepon seluler telah mencapai 21 persen. Dispendukcapil menargetkan cakupan IKD mencapai 100 persen dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Dahliana menambahkan, Perlinsos merupakan kanal aplikasi terintegrasi yang terhubung dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk perbankan, Korlantas Polri, PLN, ATR/BPN, serta Badan Kepegawaian Negara.
Editor : Bagus Suryo
