JATIMKINI.COM, Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Utama Gedung DPRD Surabaya,Senin (09/11/2026). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni berjalan lancar, sehingga pada Hari Pahlawan 10 November 2026 dapat disyahkan menjadi Perda APBD 2027 untuk kota Surabaya.
Jika Fraksi PKB dengan juru bicara H. Minun Latif menyatakan setuju dengan RAPBD 2027, Namun begitu fraksi PKS memberi catatan RAPBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyatakan, bahwa keberhasilan suatu daerah tidak cukup diukur dari besarnya APBD. Namun, bagaimana pemerintah kota bisa memberikan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya," ujarnya.
Politisi PKS yang akrab disapa Bang Jo ini mengatakan, RAPBD 2027, telah mengalokasikan dana pendidikan sekitar 22,28 persen. Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan harus diikuti hasil yang terukur, seperti berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan.
"Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah bagaimana anak- anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas," tegasnya.
Ia menambahkan, selain pendidikan, perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan juga menjadi perhatian. Pada bulan Maret 2025 angka kemiskinan Surabaya sebesar 3,56 persen, yaitu masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Bang Jo mendorong penguatan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus perluasan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Pemerintah kota harus mampu membuka lapangan pekerjaan, dan pengembangan sektor UMKM.
"Masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak dan UMKM semakin berkembang," ungkapnya.
Bang Jo menegaskan, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada pemerataan kualitas lingkungan permukiman. Seperti penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, dan peningkatan kualitas permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan warga kota.
Terkait rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun dalam RAPBD 2027. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut diperhitungkan secara matang, terutama penggunaan anggaran dan kemampuan pembayaran. Hal itu akan menjadi beban fiskal jangka panjang.
"Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan," pungkasnya.
Editor : Ali Topan
