JATIMKINI.COM, Komunitas Pergulaan Nasional menggelar National Sugar Summit (NSS) 2025 di Grand City Surabaya dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai tuan rumah yang mengusung tema ‘Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi melalui Transformasi Industri Gula’.
Dalam forum tersebut, pemerintah memastikan akan mendukung program swasembada gula melalui sejumlah strategi terutama program bongkar ratun tanaman tebu milik petani rakyat yang ditargetkan mencapai 100.000 ha di 2026.
Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Pangan yang sepakat untuk tidak melakukan impor gula kristal putih (GKP) pada 2026 agar tidak terjadi rembesan gula rafinasi di pasar yang dapat mengganggu serapan gula petani.
“Jadi PR kita bagaimana kekurangan rafinasi 5 juta ton dalam 4 tahun ini bisa selesai, yakni salah satunya dengan program bongkar ratun tanaman tebu rakyat. Mereka (petani mitra Pabrik Gula) akan diberi bantuan bongkar ratun, subsidi pupuk, peremajaan, perluasan lahan, dan mendorong revitalisasi PG supaya rendemen gula naik,” katanya di sela-sela NSS 2025, Rabu (17/12/2025).
Ia mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk program bongkar ratun 2026 tersebut, sedikitnya sama seperti anggaran 2025 yakni mencapai Rp1,6 triliun dengan luasan lahan tebu yang serupa.
“Secaara regulasi nanti juga akan didukung untuk produk turunan tebu seperti molases yang akan jadi salah satu added value teman-teman petani. Harapannya, animo masyarakat yang menanam tebu itu meningkat,” imbuhnya.
Direktur Utama Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi menyampaikan bahwa penyelenggaraan NSS 2025 bertujuan untuk menghimpun seluruh pemangku kepentingan industri gula, baik dari BUMN maupun swasta, dalam satu forum kolaboratif. Ia menegaskan bahwa sinergi seluruh pihak, khususnya antar pabrik gula, menjadi kunci utama untuk bersama-sama menyukseskan target swasembada gula konsumsi nasional pada 2026.
“Melalui NSS 2025, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi dan langkah strategis yang mampu memperkuat daya saing serta keberlanjutan industri gula nasional, sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian gula Indonesia,” katanya.
Mahmudi memaparkan, salah satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam forum ini adalah harapan adanya program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) gula sehingga petani memiliki kepastian serapan pasar.
“Tahun 2025 ini tantangan gula luar biasa, adanya rembesan gula luar biasa, maka harapannya ada CPP gula. Kita akan beri masukan itu, termasul usulan regulasi tetes tebu. Sejauh ini support Kementan luar biasa, salah satunya bongkar ratun dan KUR khusus tebu hingga subisidi pupuk ZA,” tutupnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Jatim memiliki peran strategis sebagai lumbung tebu nasional. Untuk itu dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar misi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula konsumsi dapat tercapai pada 2026.
“Jatim menjadi kontributor terbesar produksi gula nasional, disusul Lampung dan Jateng. Pada 2024 produksi gula Jatim mencapai 1,27 juta ton lebih, naik 13,5% dibandingkan tahun sebelumnya 1,12 juta ton,” paparnya.
Ia memaparkan, dengan jumlah produksi gula Jatim 1,27 juta ton pada 2024, dan tingkat konsumsi rumah tangga hanya 263.000 ton, maka Jatim surplus gula mencapai 1 juta ton lebih. Kebutuhan konsumsi rumah tangga itu berdasarkan kebutuhan per kapita 6,84 kg, dan dengan jumlah penduduk Jatim 40,67 juta jiwa.
“Sedangkan potensi bioetanol di Jatim, dengan asumsi produksi tebu 15 juta ton, maka tetes nya 5ri produksi tebu yakni 750.000 ton, dan bioetanol 187.000 ton. Dengan asumsi perhitungan memperhatikan parameter 1kg bioetano didapatkan dari 4kg tetes,” imbuhnya.
Editor : Peni Widarti
