KEMPALAN Dalam Tulisan Sudara Andrian ( penulis tanpa pena) di medsos, sebuah kisah sederhana di Propinsi Maluku Utara mendadak jadi viral: cerita tentang jalan rusak. Namun, yang membuatnya jadi bahan perbincangan bukanlah besarnya lubang atau panjangnya jalan berlubang, melainkan cara pemerintahannya mengatasi persoalan itu.
Sebuah langkah kecil yang justru terasa segar dan menohok birokrasi. Awalnya Dinas Pekerjaan Umum mengajukan anggaran Rp1,7 miliar hanya untuk mengidentifikasi jalan yang rusak. Sebuah angka yang membuat masyarakat berkerut dahi.
Sebab di zaman ponsel pintar, kamera resolusi tinggi, dan sinyal 4G yang nyaris menjangkau seluruh daerah, pekerjaan memetakan jalan rusak bukan lagi sesuatu yang rumit.
Bukan ilmu roket. Bukan pula teknologi canggih yang membutuhkan tim besar. Bagi sebagian warga, cukup dengan naik motor, menghidupkan kamera, dan mengunggah ke media sosial, laporan bisa sampai ke ruang publik dalam hitungan menit.
Gubernur Sherly Tjoanda kemudian melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan birokrasi kita. Ia menolak anggaran survei mahal itu. Sebaliknya, ia mengunggah sebuah video pendek berisi ajakan kepada masyarakat: laporkan saja jalan rusak lewat media sosial.
Tidak ada bayaran, tidak ada honorarium, hanya semangat, ponsel, dan paket data. Ajakan yang sederhana, tapi segera menggugah. Warga pun bergerak. Hanya dalam hitungan singkat, 270 video laporan jalan rusak masuk ke meja pemerintah. Gratis. Kisah ini seolah menjadi tamparan ringan bagi cara lama birokrasi.
Bukan teknologinya yang ketinggalan, melainkan niat dan imajinasi pemerintah yang sering kali tertinggal. Selama ini, urusan kecil pun seakan harus digiring pada logika proyek, seolah tanpa anggaran besar pekerjaan publik tidak mungkin berjalan.
Padahal, yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik dan keberanian untuk memanfaatkan energi masyarakat.
Apa yang dilakukan Sherly Tjoanda sebenarnya menunjukkan kenyataan baru: masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi siap menjadi subjek. Publik bisa menjadi mata dan telinga pemerintah, bahkan sekaligus pengawas. Tentu saja, dengan catatan mereka merasa dihargai.
Seperti dalam kasus ini, warga melaporkan bukan karena iming-iming uang, melainkan karena mereka tahu hasilnya akan kembali pada mereka: jalan yang lebih baik, akses yang lebih lancar, dan rasa memiliki terhadap pembangunan.
Era media sosial telah memangkas jarak antara rakyat dan pemerintah. Hal-hal yang dulu harus disurvei manual dengan biaya besar, kini cukup diunggah dengan tagar tertentu.
Yang dulu harus menunggu laporan resmi yang memakan waktu, kini bisa diketahui dalam sekejap hanya dengan membuka timeline.
Anggaran yang dulu dijadikan alasan, kini justru menjadi cermin: apakah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, atau hanya untuk menghidupi jalan-jalan anggaran yang tidak jelas manfaatnya.
Dalam bukunya New Power, pakar komunikasi internasional Jeremy Heimans pernah mengatakan bahwa teknologi digital telah menciptakan model kekuasaan baru: bukan lagi top-down, melainkan bottom-up. Kekuasaan kini lebih cair, lebih terbuka, dan lebih sulit dimonopoli. Apa yang dilakukan warga Maluku Utara bersama gubernurnya adalah contoh nyata dari teori tersebut.
Alih-alih membiarkan birokrasi yang lamban dan boros bekerja sendirian, kekuasaan untuk mengidentifikasi masalah jalan dibagi kepada masyarakat. Hasilnya lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat.
Namun, di balik cerita segar ini, tersimpan ironi lama yang tak kalah penting. Mengapa ide semacam ini terasa istimewa? Jawabannya sederhana: karena publik sudah terlalu sering disuguhi pola pikir birokrasi yang menjadikan setiap masalah sebagai peluang proyek.
Jalan rusak bukan hanya jalan yang harus diperbaiki, melainkan celah anggaran yang bisa diusulkan. Masyarakat tidak lagi heran ketika angka miliaran rupiah muncul untuk sesuatu yang sebenarnya bisa ditangani dengan cara sederhana.
Justru karena itu, langkah Sherly Tjoanda terasa seperti angin baru. Ia membuktikan bahwa tidak semua solusi harus bermuara pada proyek, melainkan pada kemauan untuk berpikir kreatif dan mengajak masyarakat berkolaborasi.
Dari sisi psikologis, kolaborasi semacam ini membangkitkan rasa kepercayaan antara masyarakat dan pemimpinnya. Selama ini, jurang ketidakpercayaan begitu lebar.
Rakyat merasa pemerintah hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata, sementara pemerintah merasa rakyat selalu menuntut tanpa mau terlibat.
Eksperimen sederhana di Maluku Utara membuktikan bahwa keduanya bisa saling melengkapi. Pemerintah menyediakan platform, masyarakat menyumbang partisipasi, dan hasilnya dinikmati bersama.
Tentu, tantangan berikutnya adalah bagaimana laporan-laporan itu ditindaklanjuti.
Sebab jika laporan hanya berhenti sebagai data tanpa perbaikan nyata, antusiasme masyarakat bisa cepat padam. Namun setidaknya, tahap awal telah memberi pelajaran penting: partisipasi publik itu nyata adanya, dan bisa dimobilisasi dengan cepat.
Mungkin di sinilah letak humor kecil dari kisah ini: ternyata memetakan jalan rusak tidak perlu jalan-jalan survei, cukup scroll timeline media sosial.
Lubang paling berbahaya ternyata bukan di jalan raya, melainkan di kas negara jika anggaran dibiarkan bocor.
Cerita Maluku Utara menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak selalu soal regulasi besar, atau sistem digitalisasi canggih yang mahal. Kadang ia lahir dari keputusan sederhana seorang pemimpin untuk percaya pada rakyatnya.
Dan ketika rasa percaya itu dibalas dengan partisipasi aktif, kita semua belajar bahwa jalan menuju pemerintahan yang lebih bersih bisa dimulai dari hal-hal yang kecil namun nyata.
Penulis : Bambang Eko Mei
Pemerhati Sosial
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat umum, Politikus, pengamat, mahasiswa, pengusaha, organisasi serta lainnya untuk menulis berita lepas.
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab atas tulisan dan foto
Editor : Redaksi
