JATIMKINI.COM, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru-baru ini menjelaskan langkah strategis pemerintah menghadapi defisit anggaran. Melalui pengajuan pembiayaan alternatif berupa pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar, Pemerintah Kota Surabaya berharap bisa mendanai proyek infrastruktur tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.
Pengajuan ini, yang merupakan bagian dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, dilakukan sebagai solusi atas penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bukan akibat kinerja buruk, melainkan kondisi ekonomi yang sedang sulit.
“Kami memilih pembiayaan alternatif untuk menghindari kebijakan yang bisa menimbulkan gejolak sosial,” ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).
Menurut Eri, meski penurunan PAD bisa dimaklumi dalam situasi ekonomi yang tengah tertekan, pilihan untuk menaikkan pajak dianggap kurang ideal. Pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah adalah jalan tengah yang lebih menguntungkan warga.
Proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai melalui pinjaman ini meliputi pembangunan Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik, pembangunan diversi saluran Gunungsari, serta peningkatan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penanganan genangan air. Keberhasilan dari proyek-proyek ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kota secara keseluruhan.
Untuk proyek diversi saluran Gunungsari, pemkot memprioritaskan dana pada pembebasan lahan agar pembangunan berjalan cepat dan efektif. "Kami sudah melakukan kajian yang mendalam dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Surabaya, yang juga telah memberikan persetujuan," tambah Eri.
Di sisi lain, Eri menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung untuk menarik lebih banyak investasi, dengan harapan meningkatkan PAD.
“Pembangunan infrastruktur yang baik akan mendatangkan lebih banyak orang menanamkan investasi, tentu ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi kota, terutama warga miskin,” ia menambahkan.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi juga berharap kebijakan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Sejauh ini sudah ada 92 kota yang telah mengadopsi skema pembiayaan alternatif serupa, menghindari kenaikan pajak sebagai solusi dalam pendanaan proyek infrastruktur.
Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya berharap penyelesaian infrastruktur lebih tepat, sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan warga.
Editor : Rochman Arief
