Bank Jatim Bahas Potensi Sinergitas Bisnis dengan Bank Banten

JATIMKINI.COM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah melakukan pembahasan tindak lanjut rencana Kelompok Usaha Bank (KUB) serta dukungan sinergitas bisnis dengan Pemprov Banten dan Bank Banten.

Pembahasan tersebut dilakukan pada saat kunjungan kerja Bank Banten dan Pemprov Banten ke kantor pusat Bank Jatim Surabaya pada 26 Juli 2024, dengan dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, jajaran komisaris Bank Jatim maupun Bank Banten.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, proses KUB yang sedang dirintis bersama dengan Bank Banten ini memiliki progress yang positif. Mulai dari telah dilaksanakannya MoU dengan Bank Banten dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kajian dan studi kelayakan. 

”Tinggal ke depannya bagaimana due diligence ini bisa dilaksanakan lebih lanjut sampai nantinya bisa terlaksana dengan baik KUB ini. Dari pihak kami tentunya akan mencantumkan dalam RUPS bankjatim bahwa bankjatim akan ber KUB dengan Bank Banten,” ungkapnya dikutip dalam rilis, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, KUB ini menjadi wadah yang bagus dan memiliki prospek untuk membangun kolaborasi serta sinergi yang positif. Bank Jatim maupun Bank Banten masing-masing memiliki potensi wilayah yang bisa dikerjakan bersama. 

“Sehingga ke depannya tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi tiap BPD, tetapi juga akan memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat di Jatim maupun Banten. Mudah-mudahan niat baik kita untuk ber-KUB dengan Bank Banten ini dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Busrul mengatakan, Bank Jatim saat ini terus memperkuat ekosistem digital banking demi kenyamanan seluruh nasabahnya, salah satunya integrasi Siskeudes Link total 2.086 desa. Siskeudes Link (cash management system dan system keuangan desa) adalah aplikasi desa untuk transaksi keuangan non tunai atas belanja desa yang terintegrasi dengan Kemendagri. Selain itu, BJTM juga telah melakukan integrasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). 

Hal tersebut dalam rangka penyeragaman dan integrasi sistem keuangan di seluruh daerah untuk belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sebanyak 18 dari 39 pemerintah daerah di wilayah Jatim telah melakukan integrasi SIPD.

BJTM kini juga sudah memiliki QRIS generator untuk parkir. QRIS Generator adalah QRIS statis dengan nominal tarif yang sudah tertanam yang cocok digunakan pada setiap lokasi parkir R2 dan R4. Hal tersebut sangat memudahkan juru parkir, pengunjung, maupun pemerintah. Sebab dalam prakteknya, jukir tinggal menunjukkan QRIS statis parkir yang dikalungkan dan pengunjung cukup scan QRIS menggunakan mobile banking. Kemudian nominal transaksi akan secara otomatis muncul tanpa input dan prosesnya secara realtime dengan laporan yang detail.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menjelaskan, proses KUB sudah berjalan dengan baik. Proses ini sejak 4 Maret 2024 dimulai dari penandatanganan MoU tentang kesepakatan untuk melakukan proses KUB. Kemudian dilakukan penandatanganan NDA dan posisi terakhir saat ini adalah pelaksanaan feasibility study yang dilakukan oleh LPPI atas permintaan dari BJTM.

”Proses yang telah berjalan selama ini tidak semata-mata dalam rangka memenuhi POJK 12 tahun 2020 tentang kewajiban pemenuhan modal inti minimum saja, tetapi juga terkait kemungkinan pengembangan potensi dan sinergi bisnis antara Bank Banten dan Bank Jatim. Selain itu, kerja sama antara Bank Banten dan Bank Jatim ini juga memiliki garis merah socio cultural religious antara Pemprov Jatim dan Pemprov Banten,” tegasnya. 

Busthami berharap ke depan bisa semakin mengeratkan kerja sama dan melakukan akselerasi proses serta akselerasi pengembangan kesepakatan kerja sama bisnis dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku. 

Diketahui potensi kredit kabupaten/kota/Provinsi Banten juga tak sedikit. Dari sisi PNS & PPPK ada 82.850 orang  dan dari sisi DPRD ada 295 orang. Dari situ terlihat potensi sinergi bisnis pembiayaan kredit ASN di Banten cukup besar. Belum lama ini Pemkab Lebak juga telah resmi pindahkan RKUD ke Bank Banten. Kemudian pada triwulan III 2024, direncanakan akan terdapat penambahan pengelolaan RKUD oleh Bank Banten dari 4 kabupaten/kota di Provinsi Banten.

 

 

Editor : Peni Widarti