JATIMKINI.COM, Komisi B DPRD Surabaya melakukan hearing terkait polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya di ruang Komisi B, Rabu (18/11/2026). Anggota dewan Surabaya menyebutkan ada tiga masalah yang harus diluruskan yaitu, sisi regulasi, legalitas lokasi, serta kebijakan penataan kawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Rapat dengar pendapat dipimpin ketu Komisi B M. Farid Afif mengundang Bagian Hukum dan Kerjasama (Bakumkarsa), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Ajak Masyarakat Teladani Semangat Pahlawan dan Jaga Kota Inklusif
Berpijak SK Walikota Nomer 204 1991 tentang penetapan pedagang kaki lima(PKL).
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyataksn, bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membandingkan keberadaan PKL di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ia mendorong pemerintah kota perlu memberikan kepastian melalui kebijakan tertulis tentang lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan.
"Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. ," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan adanya ketidakjelasan kebijakan, berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. Diperlukan pedoman yang tegas agar pedagang maupun masyarakat mengetahui batasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Machmud mengatakan, pembahasan wisata kuliner harus memiliki definisi dan konsep yang jelas, termasuk fasilitas pendukung serta pengaturan aktivitas perdagangan.
Baca juga: Dinamika Politik di Surabaya Jelang 2029
Perlu dipastikan apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan sebagai kawasan wisata kuliner atau sekadar tempat aktivitas perdagangan. Untuk itu diperlukan persepsi yang sama antara Anggota dewan dan Pemerintah kota.
"Intinya kita mencari persepsi yang sama. Kalau sudah ada kesamaan persepsi, tetap dibutuhkan kejelasan mengenai konsep dan dasar kebijakannya," ungkapnya.
Sedangkan juru bicara Bakumkarsa Firly menjelaskan, dasar regulasi yang perlu diperhatikan dalam menilai pemanfaatan ruang publik. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
Baca juga: Beredar Foto Bersama Ketua Fraksi PSI. Rudi Gaol Klaim : Kami Hanya Kopi Darat Saja
"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku," jelasnya.
Komisi B dihadapkan pada persoalan yang lebih luas daripada sekadar penertiban pedagang. Kepastian status hukum lokasi, transparansi kebijakan, serta perlindungan fungsi fasilitas umum harus menjadi satu kesatuan dalam penyelesaian polemik Embong Blimbing. Penataan kota tidak berhenti pada tindakan penggusuran, tetapi juga harus disertai penjelasan regulasi yang utuh agar tidak menyisakan persoalan baru bagi pedagang maupun masyarakat.
Editor : Ali Topan