Sampai Akhir Tahun Stok BBM Jatim Aman, Konsumen Jangan Panic Buying!

Reporter : Peni Widarti
Ilustrasi layanan pengisian BBM di SPBU Pertamina. Foto : Pertamina

JATIMKINI.COM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan stok kebutuhkan BBM untuk wilayah Jawa Timur masih cukup aman sampai Desember 2026 khususnya BBM bersubidi yang memiliki kebijakan kuota dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan, meski ada peningkatan konsumsi BBM khususnya Pertalite hingga 8% sejak September di Jatim, tetapi stok BBM masih cukup tersedia.

Baca juga: Kesiapan Pasokan BBM di Jatim Diperkuat melalui Penerimaan Kapal Tanker Secara Bertahap

Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM yang menyebabkan terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU di Jatim ini salah satunya dipicu oleh kepanikan masyarakat setelah mendengar berita antrian BBM di Provinsi Bali.

“Masyarakat itu punya pola, biasanya mereka baru mengisi tangki kalau sudah sisa seperempat. Namun karena kekhawatiran, tangki masih setengah sudah diisi kembali sampai full. Bahkan bila minta pengisian full bayarnya Rp27.500, operator harus mencetak nota, mencari kembalian dan dampaknya waktu transaksi jadi lebih lama,” ungkapnya, Jumat (24/10/2026).

Di samping itu, lanjutnya, biasanya Pertamina mengirim 8 ton Pertalite ke SPBU di pagi hari, tetapi karena antrean motor sampai 1.000 an lebih, otomatis 8 ton per hari itu sudah habis sebelum siang. 

“Sementara mobil tangki pengiriman berikutnya belum sampai. Jadi seolah-olah barang tidak ada,” ungkap Ahad.

Ia juga memastikan bahwa rantai pasok BBM di Jatim cukup aman karena beda jalur dengan provinsi lain. Untuk jalur suplai di Pulau Jawa itu tersambung semua, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 

“Kita punya kilang di Balongan dan Cilacap, jadi ketahanan pasoknya kuat. Kalaupun ada kendala akses lewat laut, masih ada alternatif solusi. Jadi tidak akan dalam posisi SPBU tidak bisa menerima pengiriman. Kami sudah berkoordinasi dengan Bu Gubernur, dan Bu Gubernur juga sudah ke pusat (Kementerian ESDM) untuk memastikan stok Jatim aman dan tersedia,” jelasnya.

Ahad menambahkan, belajar dari Bali yang menerapkan ganjil-genap juga terbukti efektif. Ketika konsumen membeli di hari ganjil untuk kendaraan ganjil, dan genap untuk kendaraan genap, ternyata mereka bisa beraktivitas tanpa perlu membeli lagi dan stoknya cukup.

Baca juga: Dukung Operasional Kopdes Merah Putih Blitar & Bojonegoro : Pertamina Patra Niaga Suplai LPG 3 Kg

“Ini menunjukkan bahwa rasa khawatir yang memicu pembelian berlebih perlu ditenangkan. Jadi yakinlah bahwa yang terjadi di provinsi lain tidak akan terjadi di Jatim, apalagi Surabaya. Kami terus memonitor. 6 terminal BBM di Jatim beroperasi 24 jam dan di lintas strategis juga terus melayani,” tutupnya.

Selain panic buying, kenaikan konsumsi BBM juga dipengaruhi oleh musim kemarau panjang atau El Nino yang berdampak pada sektor pertanian sesuai jenisnya. Misalkan panen tebu dan tembakau dalam kondisi kemarau justru lebih meilpah, tetapi untuk tanaman pangan yang butuh pengairan akan menggenjot konsumsi solar untuk pompa air. Begitu juga dengan nelayan, saat kemarau, mereka akan melaut lebih panjang dari biasanya sehingga membutuhan BBM lebih banyak.

Kuota BBM Subsidi

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, kuota BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar untuk seluruh wilayah Jatimbalinus pada 2026 ini adalah 2,4 juta KL untuk solar dan 4,025 juta KL untuk Pertalite. Sampai Oktober ini, penyaluran BBM solar sudah mencapai 1,9 juta KL, dan Oertalite sudah mencapai 2,9 juta KL.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan 57,9 juta liter BBM & Jam Operasional di Bali

Diproyeksikan, serapan BBM subisdi di Jatimbalinus sampai Desember ini akan over sekitar 2,8 juta KL untuk solar, dan Pertalite 4,1 juta KL. Proyeksi kelebihan kuota subsidi ini diperkirakan karena masih ada momen Penting seperti libur Natal dan Tahun baru yang biasanya terjadi lonjakan konsumsi BBM.

“Jika over kuota, nanti itu kebijakan pemerintah daerahd an pusat apabila ada permohonan penambahan kuota. Tugas kami menyiapkan berdasarkan penugasan,” tutup Ahad.

 

 

Editor : Peni Widarti

Ekonomi
Berita Populer
Berita Terbaru