Jelang Lebaran, Polda Jatim Cek Izin Edar dan Mutu Pangan

JATIMKINI.COM,  Pemeriksaan izin edar dan kelayakan mutu mulai dilakukan terhadap berbagai komoditas. Uji kelayakan seperti beras, minyak goreng, makanan kaleng hingga produk frozen food. 

Kegiatan ini dilakukan jajaran Polda Jatim menjelang Hari Raya Idul Fitri, Rabu (25/2/2026). Dalam pengecekan tersebut, Polisi juga memantau harga bahan pokok pangan.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Melalui Bright Gas Dukung UMKM di Bazaar Ramadan Al-Akbar Surabaya

Kasubdit Indagsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), AKBP Farris Nur Sanjaya, mengatakan secara umum hasil pengecekan menunjukkan kondisi yang cukup baik dan belum ditemukan pelanggaran signifikan.

“Kami tadi sudah melaksanakan pengecekan bersama, mulai dari beras, minyak, makanan kaleng hingga frozen food. Secara umum hasilnya cukup baik dan tidak ditemukan pelanggaran harga,” ujar AKBP Farris.

Ia menegaskan kegiatan pencegahan seperti ini juga sudah dilakukan oleh Satgas Pangan Polda Jatim bahkan sebelum memasuki masa Lebaran.

Untuk komoditas beras, hasil pantauan menunjukkan harga masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp 14.900.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif guna memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan yang aman dan layak konsumsi menjelang Lebaran. 

Baca juga: Polres Probolinggo Tangkap Tiga Tersangka Pencuri Koper Milik Wisatawan Asal Thailand di Gunung Bromo

"Polda Jawa Timur ingin mencegah sejak dini peredaran barang yang tidak memenuhi standar mutu maupun ketentuan izin edar," ujar Kombes J.Abast.

Abast menegaskan, kegiatan pengecekan di pasar maupun toko retail tersebut bertujuan agar menjelang Lebaran tidak ada barang-barang yang tidak layak konsumsi maupun tidak layak edar.

"Kita kedepankan langkah pencegahan terlebih dahulu,” tegas Kombes J.Abast.

Baca juga: Dokkes  Lakukan Tes Urine PJU dan Kapolsek Jajaran Polres Madiun

Meski demikian, pihaknya memastikan tidak akan segan mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana. Hal itu lanjut Kombes Abast sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

"Jika ditemukan pelanggaran tentu ancaman hukumannya maksimal bisa Lima tahun penjara," pungkas Kombes Abast.

 

Editor : Peni Widarti