JATIMKINI.COM, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun secara tegas mengatakan, pembentukan Danantara merupakan bagian dari reformasi besar BUMN untuk memperkuat fungsi negara dalam menyediakan layanan publik secara lebih efisien.
Misbakhun juga menegaskan pula, bahwa Danantara tidak dibentuk sebagai kompetitor swasta, tetapi sebagai mitra yang mengisi celah pembiayaan yang belum tersentuh pasar.
Baca juga: Jatim Belum Penuhi Syarat Soal Ekonomi Kreatif Mandiri. Ini Alasannya
“Banyak program negara bersifat publik service obligation seperti subsidi energi hingga pupuk bersubsidi yang membutuhkan mekanisme pembiayaan efisien agar tepat sasaran. Danantara menjadi instrumen yang memungkinkan pembiayaan jangka panjang dilakukan secara lebih produktif,” tegas Misbakhun dalam acara Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Surabaya, (2/12/2025)
Sementara itu wakil gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menilai bahwa kehadiran BUMN seharusnya menjadi penggerak percepatan investasi daerah.
Manta bupati Trenggalek ini menyebut kan, bahwa pola pembiayaan baru melalui investment BUMN, termasuk Danantara dapat menghadirkan sumber modal berbiaya rendah.
“Danantara memiliki biaya modal yang lebih kompetitif, sekitar 2ri obligasi, sehingga dapat mendukung proyek jangka panjang yang belum menarik bagi investor swasta,” kata Emil
Lebih lanjut Emil mengungkapkan, ,saat ini Danantara tengah menjajaki investasi pada dua sektor prioritas yakni, waste to energy di wilayah Malang dan peternakan untuk penguatan produksi susu, daging ayam, dan sapi. Keduanya diharapkan menjadi contoh penerapan model investasi baru BUMN yang lebih terfokus.
Emil juga menyinggung lambatnya proyek public private partnership (PPP) di Indonesia akibat persoalan kelayakan ekonomi dan pembagian risiko. .
Baca juga: Kisah Humanis PTPN I Regional 5 yang Berbuah Penghargaan Nasional
“Sebagian risiko infrastruktur masih harus ditanggung pemerintah sehingga proyek menjadi kurang bankable. Ini tantangan yang sudah muncul sejak pemerintahan sebelumnya,” singgung Emil
Menanggapi hal itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ) provinsi Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, bahwa soal hambatan pembangunan di daerah merupakan persoalan klasik alasanya, karena minim dukungan anggaran.
Menurut Lutfil, hadirnya Danantara berpotensi menjadi instrumen yang mampu mengisi kekosongan tersebut ( kekurangan anggaran )
Lebih lanjut Lutfil menjelaskan, provinsi Jawa Timur sebenarnya memiliki landasan regulasi kuat melalui Keppres No. 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur yang mencantumkan 219 proyek strategis senilai lebih dari Rp300 triliun. Namun banyak proyek berjalan lambat akibat keterbatasan pembiayaan.
Baca juga: EJIF 2025 : Jatim Masih Dalam Radar Investor Asing, Potensi Perlu Digenjot
Lutfil juga menilai , Danantara dan instrumen pembiayaan seperti NUDS ( National Urban Development Strategy), dapat mempercepat realisasi proyek strategis tersebut. Ia juga menyoroti potensi besar wilayah kepulauan Jawa Timur yang memiliki 126 pulau kecil.
Jika dikelola dengan investasi tepat kata dia, pulau-pulau tersebut dapat berkembang seperti destinasi wisata kelas dunia di Karibia, mulai dari The Bahamas hingga British Virgin Islands.
“Pertanyaannya adalah bagaimana investasi bisa masuk ke sana. Di sinilah peran Danatara,” pungkas pria kelahiran Jember ini
Editor : Ali Topan