Kita ini kadang seperti bangsa yang menderita demensia sosial, mudah lupa, cepat marah hobi mencari kambing hitam, padahal kita sendiri adalah kambingnya. Setiap ada gejala sosial yang dianggap tidak sehat, mulut kita refleks menuding lalu menebar gosip.
Fenomena ormas-ormas agresif, LSM gadungan, wartawan bodong, hingga preman berdasi juga preman berjubah bukanlah badai yang datang tiba-tiba dari langit. Mereka adalah produk asli dari rahim masyarakat kita sendiri. Mereka bukan alien dari planet Mars. Mereka lahir, tumbuh menjamur dari tanah sosial yang kita biarkan tandus akibat keadilan yang gersang oleh lemahnya penegakan hukum.
Baca juga: Produksi Melimpah Tapi Perut Rakyat Masih Keroncongan
Warisan Sejarah
Perlu meluangkan waktu untuk membuka lembar sejarah. Pada masa kerajaan Nusantara bahkan sebelum kata “Indonesia” dipatenkan dalam konstitusi para penguasa lokal sudah mengenal sistem "tangan besi tidak resmi." Ada kelompok-kelompok kekuatan bayangan yang tugasnya menjaga kekuasaan, membungkam pembangkang dan mengatur teritori. Bahkan di masa penjajahan Belanda, istilah centeng telah merajalela. Ada yang menjari pengawal perkebunan, juru tagih atau pengendali wilayah hitam. Premanisme bukan fenomena baru, ia adalah tradisi panjang yang kita warisi lalu diupgrade sesuai zaman.
Preman sekarang tak lagi cukup membawa parang atau mengatur lapak parkir. Mereka bertransformasi, membuat akta notaris, berbaju rapi, mendirikan ormas kemudian mendatangi perusahaan-perusahaan sambil mengajukan proposal pengamanan. Konon demi stabilitas lingkungan. Preman korporat disertai kop surat resmi dan stempel. Ironis tapi nyata.
Negara Tak Hadir
Akademisi Australia, Ian Douglas Wilson, mendedah fenomena Hercules Rosario Marshall secara tajam. Ia menyebut Hercules bukan sekadar tokoh tapi gejala. Cerminan dari negara yang gagal menjalankan fungsi dasarnya melindungi, mengatur dan menjamin keadilan.
Kemudian preman berperan ala aktor non-negara untuk memengaruhi, mengatur bahkan mengintimidasi dalam kekosongan otoritas. Di situ preman bukannya lawan negara tapi mitra tak resmi penguasa, membantu mengerjakan urusan-urusan kotor yang tak bisa dijalankan secara legal.
Lantaran banyak penyimpangan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghentikan aliran dana hibah untuk lembaga dan yayasan Islam. Tidak berselang lama
Hercules dikukuhkan oleh lingkaran lembaga keislaman sebagai “Panglima Santri” di Jawa Barat. Ini adalah contoh tragis rusaknya lembaga keagamaan.
Bagaimana kekuasaan bisa bergeser dari meja hukum ke panggung intimidasi terselubung. Ia adalah sosok yang “mengerti betul bagaimana memanfaatkan ketakutan sebagai mata uang sosial.” Dalam masyarakat yang lelah menunggu keadilan, orang kuat lebih dipercaya daripada institusi hukum.
Kemunafikan Kolektif
Baca juga: Indonesia Di Simpang Jalan Keadilan
Seringkali kita mengeluh, “Kenapa sih negara ini penuh preman dan ormas ngawur?” Tapi kita lupa bahwa dalam banyak kasus, kita sendiri yang mendiamkan bahkan membiayai mereka. Kita bayar uang keamanan setiap parkir, kita kasih 'amplop' ke wartawan supaya beritanya tidak ditulis, kita undang ormas untuk mengamankan proyek.
Lucunya, saat situasi makin semrawut kita pura-pura tak tau. Kita menuding pemerintah, menyumpahi aparat, mencibir LSM dan menyebut wartawan “bodrek”. Tapi tak pernah bertanya, apa kita sudah sungguh-sungguh berpartisipasi dalam perubahan?
Sebagai orang yang tumbuh dari era Sukarno sampai Prabowo, saya bisa bilang, Indonesia sedang bergerak pelan tapi nyata. Dulu kita menyembah kekuasaan mutlak tapi kini kita berdebat soal hak publik. Dulu kritik dibalas peluru kini dibalas buzzer. Setidaknya kita sudah naik kelas dari peluru ke cuitan.
Tentu saja masih panjang jalan menuju kedewasaan demokrasi. Premanisme, politik uang, kekerasan simbolik lewat ormas, semua itu belum musnah. Tapi menyalahkan semata tanpa menyadari kontribusi kita sendiri adalah bentuk kemunafikan kolektif.
Jika kita marah pada Hercules, pada ormas-ormas berotot, pada LSM maling atau wartawan bodong, marahlah juga pada diri kita sendiri. Kita ikut menciptakan kondisi ini. Kita berkontribusi, baik dengan ketakutan kita, diam kita bahkan keterlibatan aktif.
Baca juga: Dedi Mulyadi dan Ancaman Demokrasi Informasi
Seperti kata adagium, "Jika kau menanam angin jangan heran jika yang kau panen adalah badai."
Maka mari berhenti meludah ke cermin. Jika ingin perubahan jadilah bagian dari gerakan sadar bukan sekadar barisan penonton yang ramai mengutuk tapi enggan bergerak. Negara bisa saja gagal hadir tapi masyarakat tak boleh gagal sadar.
Penulis : Rokimdakas
Wartawan & Penulis
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat untuk menulis berita lepas
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab atas tulisan tersebut
Editor : Redaksi