Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, berkomitmen meningkatkan kinerja pembangunan secara optimal. Sebab, Kota Malang menghadapi tantangan yang masih membentang. Ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, yakni kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah, dan gini ratio.
Karena itu, berbagai program pembangunan digulirkan tepat sasaran. Kendati mengelola APBD tahun 2022 mencapai Rp2,171 triliun, tetapi Wali Kota Malang Sutiaji berusaha menuntaskan tantangan pembangunan secara maksimal.
Kemiskinan selama 2022 sebesar 4,37% atau sekitar 38,56 ribu jiwa menurun ketimbang 2021 mencapai 40,62 ribu jiwa atau 4,62%. Padahal kemiskinan sebelum pandemi 4,07%. Ketimpangan pun harus diwaspadai.
Selain kemiskinan, pengangguran terbuka 7,66%, menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,65%. Persoalan lainnya, yakni stunting yang prevalensinya 8,9% atau 3.084 anak.
Sutiaji menyatakan raihan wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan mewujudkan tata kelola keuangan daerah melalui upaya bersama menjadi yang utama.
"Dengan penggunaan dan memanfaatkan APBD yang akuntabel dan transparan akan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," tegas Sutiaji.
Pemkot Malang kini menuju kemandirian fiskal. Kemandirian daerah itu akan dicapai melalui pertumbuhan pendapatan asli daerah.
Dalam Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Malang Tahun Anggaran 2022 pada 7 Juli 2023, DPRD Kota Malang meminta semua persoalan pembangunan segera dituntaskan.
"Adapun yang patut diwaspadai adalah kedalaman kemiskinan menjadi perhatian," ujarnya.
Itu sebabnya berbagai upaya antisipasi telah dilakukan dengan membuat database kesejahteraan sosial. Di dalamnya memuat data by name, by address dan by need masyarakat yang miskin. Penanganan sesuai kategori miskin ekstrem, miskin dan mendekati miskin beserta kebutuhan yang mereka perlukan.
"Tujuannya agar penanganan kemiskinan tepat sasaran," tuturnya.
Selanjutnya, meningkatkan pemerataan pendidikan untuk menurunkan penduduk putus sekolah dengan harapan menaikkan kesejahteraan melalui bosda dan beasiswa.
Pengurangan pengangguran dengan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan mutu tenaga kerja. Solusinya melalui pelatihan terutama warga miskin agar mutu tenaga kerja turut meningkat. Program bantuan sosial pun digulirkan guna mendongkrak daya beli.
Peningkatan daya beli sejalan dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha lokal terus diberdayakan. Strateginya, prioritas belanja daerah untuk UMKM lokal. Termasuk fasilitasi usaha mikro menjadi kecil melalui perluasan pasar, mutu produk dan promosi.
Di sisi lain, kesehatan masyarakat ditingkatkan. Universal Health Coverage bukan saja pengobatan gratis, melainkan mencakup pengelolaan semua komponen kesehatan.
Dalam konteks ini, Sutiaji mengungkapkan upaya, langkah dan strategi percepatan pembangunan. Alhasil, angka kemiskinan menurun 0,25% meski faktanya belum kembali seperti sebelum pandemi. Namun, pencapaian itu menunjukkan kebijakan tepat signifikan memulihkan perekonomian.
Editor : Redaksi
