JATIMKINI.COM, Komisi B, DPRD Surabaya selenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang kewajiban pembayaran pengembalian investasi proyek pembakaran sampah di Keputih . Kuasa hukum PT. Unicomindo Perdana Robert Simangunsong menyampaikan bahwa kekurangan pembayaran Pemkot Surabaya mencapai Rp.104 Milyar. Pihaknya bersedia menerima pembayaran secara bertahap dengan mempertimbangkan keuangan pemerintah kota saat ini.
"Mengingat keuangan Pemkot yang sekarang ini agak sulit, kita siap dibayar dua kali," katanya.
Robert menyebutkan, kekurangan pembayaran dihitung dari enam kali angsuran dari total 18 kali pembayaran pengembalian investasi. Sedangkan, Pemkot Surabaya telah membayarkan sebanyak 12 kali angsuran. Jumlah RP 140 Milyar itu belum termasuk perhitungan selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.
Robert turut menyoroti penggunaan legal opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu dasar Pemkot untuk menunda pembayaran. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Jadi intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila persoalan tersebut tidak kunjung selesai, pihak perusahaan berencana membawa pengaduan ke Komisi III DPR RI.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud menyatakan, bahwa dalam hearing tersebut terungkap bahwa pembayaran pengembalian investasi sebelumnya telah dilakukan sebanyak 12 kali, sebelum akhirnya dihentikan oleh Pemkot Surabaya. Untuk itu , segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan pihak perusahaan. Mengingat, adanya hadil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar," tegasnya.
Machmud menyarankan, pihak Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana untuk membangun komunikasi lebih lanjut mencari jalan keluar. Ia menyarankan, agar melakukan mediasi melalui Kejaksaan Agung agar penyelesaian persoalan tersebut memiliki kejelasan bagi kedua belah pihak.
"Lebih baik lagi kalau Unicomindo, Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya itu bisa aman, katanya.
Untuk menindak lanjuti masalah tersebut, lebih jelasnya Komisi B DPRD Surabaya berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembakaran sampah di Keputih.
Editor : Ali Topan
