JATIMKINI.COM, Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran Bantuan keuangan partai politik ( Banpol ). Pasalnya , pemerintah kota dituntut untuk melakukan efisiensi anggaran daerah.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menjelaskan hal tersebut, bahwa
dana banpol bukan sekadar bantuan finansial, melainkan instrumen negara untuk memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik.
Dalam konferensi pers di Gedung DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Rabu (22/07/2026) kemarin Syaifuddin menyatakan, bahwa keberadaan partai politik telah diatur dalam sistem ketatanegaraan sebagai pilar demokrasi. Karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan dukungan agar fungsi kepartaian dapat berjalan sesuai amanat konstitusi. Melakukan kaderisasi untuk kepemipinan baik di daerah maupun nasional.
"Partai politik adalah pilar demokrasi dan bertanggung jawab menjaga ritme kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai menjadi wadah seluruh komponen anak bangsa untuk mencetak kader-kader yang tetap berasaskan Pancasila dan tunduk pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, dana banpol tidak diperuntukkan bagi kepentingan politik praktis, melainkan difokuskan pada kegiatan pendidikan politik. Bentuknya meliputi pembinaan kader, penguatan struktur organisasi, hingga sosialisasi mengenai demokrasi, ideologi bangsa, dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan aturan hukum.
"Penggunaan banpol adalah untuk pendidikan politik. Pendidikan politik itu memberikan pemahaman kepada seluruh struktur kepengurusan partai mengenai aturan main demokrasi, pelaksanaan tata kelola organisasi, hingga membentuk sikap kepartaian yang sesuai dengan konstitusi," katanya.
Pria yang akrab disapa Kaji Ipuk ini menambahkan, sasaran pendidikan politik juga terus diperluas kepada generasi muda, khususnya Generasi Z. Menurutnya, kelompok usia tersebut perlu memperoleh pemahaman yang benar mengenai fungsi partai politik agar tidak hanya mengenal politik melalui media sosial, tetapi juga memahami sistem demokrasi secara utuh. Mengingat, Indonesia butuh pemimpin yang besar untuk memakmurkan bangsa Indonesia, hal itu menjadi kewajiban partai politik
"Kami juga banyak melakukan pendidikan politik kepada generasi penerus, termasuk Gen Z. Mereka perlu memahami apa itu partai politik, tugas dan fungsinya, ideologi bangsa, arah pembangunan negara, hingga bagaimana demokrasi dijalankan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.
Saat ditanya mengenai nilai bantuan yang diterima partai tahun ini, Kaji Ipuk mengaku belum mengingat angka pastinya, karena tergantung perolehan suara di partai masing- masing.
"Kalau tidak salah sekitar Rp20.000 atau Rp22.000 per suara. Saya kurang tau pasti angkanya," katanya.
Kaji Ipuk mengatakan, dana tersebut dicairkan secara bertahap dan penggunaannya pun wajib dipertanggung jawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Pencairannya biasanya dua kali dan seluruh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya
Editor : Ali Topan
