JATIMKINI.COM , Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya siap menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait antisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak ekonomi global.
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan Saifuddin Zuhri mengatakan, instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menjelaskan, DPP PDI Perjuangan meminta seluruh kader partai yang berada di pemerintahan daerah, baik kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mencermati dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.
“Kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Karena itu, kader PDI Perjuangan di daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (11/03/2026).
Syaifuddin menjelaskan, setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat pada harga minyak mentah dunia berpengaruh terhadap beban subsidi minyak di Indonesia hingga sekitar Rp.7 triliun. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), selanjutnya akan meningkatkan biaya distribusi barang, hingga berdampak pada harga pangan.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya didalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih difokuskan pada program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Hal-hal yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda. Anggaran harus diprioritaskan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk ini mengatakan, Pemerintah daerah diminta melakukan analisis secara komprehensif terhadap potensi dampak fiskal yang berpengaruh terhadap APBD. Dimungkinkan adanya peningkatan belanja subsidi, belanja operasional, hingga belanja pelayanan publik, dampak dari gejolak harga energi.
Ipuk menjelaskan, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta penyediaan hunian layak. Juga, adanya penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.
“Efisiensi anggaran ini bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya
Editor : Ali Topan
