JATIMKINI.COM - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa jurnalisme bukan sekadar profesi, melainkan panggilan nurani. Berangkat dari pengalaman pribadinya saat mengikuti ujian wartawan muda PWI pada 1991, Muzani menyatakan hingga kini ia tak pernah meninggalkan nilai kemanusiaan dan kebenaran. “Hati saya sampai sekarang masih wartawan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sore.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan reflektif. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini membahas makna profesi wartawan sebagai panggilan nurani serta peran strategis pers dalam kehidupan kebangsaan.
Dalam kesempatan itu, Muzani mengenang perjalanan awalnya di dunia jurnalistik. Ia bercerita, pada 1991 dirinya mengikuti ujian wartawan muda PWI DKI Jakarta. Salah satu pertanyaan dalam ujian tersebut, menurutnya, sangat membekas hingga kini.
“Salah satu pertanyaannya adalah, jika dalam meliput kita menemukan kecelakaan di tengah jalan, mana yang harus didahulukan, membantu korban atau menulis berita?” tutur Muzani.
Ia mengaku memilih membantu korban terlebih dahulu, baru kemudian menulis berita. Bagi Muzani, nilai kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan apa pun. Dari pilihan itulah, ia dinyatakan lulus sebagai wartawan muda PWI.
“Menjadi wartawan itu bukan sekadar profesi, tetapi panggilan hati. Artinya, memilih mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah,” tegas Muzani, yang pernah menjadi wartawan Majalah Amanah serta penyiar Radio Ramako.
Menurutnya, esensi jurnalisme adalah memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Nilai tersebut, kata dia, seharusnya tetap melekat meski seseorang telah berpindah peran.
“Saya tidak pernah merasa terpisah dari wartawan. Hati saya sampai sekarang masih wartawan,” ujarnya.
Muzani juga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar PWI yang dirumuskan sejak Kongres PWI 1946 di Solo, yang menempatkan pers sebagai alat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Di PWI, wartawan disebut pejuang karena memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” katanya.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik refleksi yang disampaikan Ketua MPR RI tersebut. Ia menilai, kisah itu menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers tentang hakikat profesi wartawan.
“Apa yang disampaikan Ketua MPR menunjukkan bahwa jurnalisme sejati selalu bertumpu pada kebenaran dan kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang terus kami jaga di PWI,” ujar Akhmad Munir, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara.
Munir menegaskan, PWI hingga kini tetap memelihara nilai-nilai luhur para pendiri sebagai rumah besar wartawan Indonesia yang berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari komunikasi PWI dengan pimpinan lembaga negara menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.
“Kami secara resmi mengundang Ketua MPR RI untuk hadir pada peringatan Hari Pers Nasional 2026. Kehadiran beliau tentu menjadi kehormatan sekaligus penguat semangat insan pers dalam menjalankan peran kebangsaan,” ujar Zulmansyah, yang juga Ketua Panitia HPN 2026.
Ia menambahkan, HPN merupakan momentum refleksi bersama antara pers dan negara dalam menjaga demokrasi, persatuan, serta kepentingan nasional.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Muzani juga menyinggung perubahan lanskap jurnalistik di era digital, di mana peran pewarta kini turut dijalankan oleh netizen dan konten kreator.
“Dari pemberitaan mereka, kita bisa mengetahui ada bantuan yang belum sampai atau penanganan yang belum optimal,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Pengurus PWI Pusat, antara lain Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto; Ketua Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Ariawan beserta Wakil Ketua Kadirah; Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Irfan Junaidi; Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamadji; Ketua Departemen Hankam TNI–Polri Johnny Hardjojo beserta wakilnya Musrifah dan Badar Subur; Ketua Departemen Parlemen Ade Candra; Ketua Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya Ramon Damora; Ketua Departemen Kajian dan Litbang Akhmad Sefudin; serta Wakil Humas Akhmad Dani.
Editor : Ali Topan
