JATIMKINI.COM, Bank Indonesia kembali menggelar Java Regional Economics Forum (JREF) 2025 yang dilaksanakan di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).
Gelaran ini memiliki agenda Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa dengan tema ‘Penguatan lnvestasi Sektor Manufaktur dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan di Wilayah Jawa’.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan Bank Indonesia dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi kebijakan untuk mendorong percepatan realisasi investasi wilayah Jawa di sektor manufaktur.
Rapat koordinasi tahun ini dihadiri oleh Kemenko perekonomian, Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi / BKPM, Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Otoritas Jasa Keuangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim menekankan pentingnya penguatan ekosistem investasi yang kondusif bagi sektor manufaktur, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan industri berkelanjutan.
Menurutnya, wilayah Jawa memegang peranan sentral dalam struktur ekonomi nasional dan penguatan investasi di daerah menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
“Meski demikian, upaya akselerasi investasi ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan terutama dari aspek infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan,” katanya dikutip dalam rilis, Rabu (5/11/2025).
Terdapat 3 area key strategies untuk memitigasi hal tersebut, yakni melalui optimalisasi konektivitas dan link and match ketenagakerjaan antara dunia kerja & vokasi, lalu dukungan insentif khusus dan perbaikan sistem perizinan, serta perluasan akses pembiayaan dan sinergi promosi investasi terintegrasi se-Jawa.
Asisten Deputi Pengembangan lndustri Logam, Mesin, Alat transportasi dan Aneka, dari Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman menambahkan, sejalan dengan momentum kinerja perekonomian yang tumbuh tinggi, pemerintah senantiasa terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, serta penguatan peran Kawasan Ekonomi.
“Integrasi antara kebijakan industri dan ketenagakerjaan agar pertumbuhan investasi dapat sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas dan merata di seluruh wilayah Jawa juga sangat penting,” tambahnya.
Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan lndustri Manufaktur, Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi, Ratih Purbasari Kania, mengungkapkan bahwa capaian realisasi investasi di wilayah Jawa hingga kuartal Ill 2025 mencapai Rp692,5 triliun dari atau sebesar 48ri nasional.
“Capaian ini menegaskan bahwa Jawa masih menjadi magnet utama investasi di Indonesia, terutama pada sektor manufaktur pengolahan logam, makanan-minuman, serta kimia dasar. Pemerintah berkomitmen memperkuat perencanaan dan fasilitasi proyek strategis agar investasi yang masuk dapat lebih berkualitas dan berdaya saing global,” ujarnya.
Dalam pembahasan lanjutan, setiap Provinsi di wilayah Jawa juga menyampaikan perkembangan, tantangan dan peluang dalam upaya penguatan investasi di setiap daerah. Selain itu, masing-masing provinsi juga menyampaikan berbagai usulan dan masukan perbaikan masalah investasi ke tingkat pusat.
Hal ini disusul dengan berbagai tanggapan dari KIL tekait seperti Kemenperin, Kernen PU, Bappenas, dan OJK untuk menyampaikan strategi dan upaya debottlenecking sejumlah permasalahan investasi yang dihadapi berdasarkan aspek infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan.
Rapat koordinasi telah menghasilkan 5 rekomendasi strategis, antara lain. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi. Kedua, meningkatkan kualitas SDM industri melalui pelatihan dan sertifikasi. Ketiga, memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan optimalisasi sistem pendukung.
Keempat, memperluas akses pembiayaan produktif dengan bunga kompetitif disertai fleksibilitas agunan/collateral. Kelima, mendorong perluasan promosI investasi terintegrasi disertai monitoring secara berkala bersama Pemerintah Daerah.
Editor : Peni Widarti
