Setahun lalu, rakyat menaruh harapan pada Prabowo. Ia dinilai menerima “bola matang” dari Jokowi. Utang warisan presiden-presiden sebelumnya sudah dibayar, hilirisasi sudah berjalan, BUMN untung triliunan, para koruptor ditangkap beserta hartanya.
Logika warasnya, ini momen yang tepat untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Nyatanya? Prabowo seperti memegang bola emas tapi hanya digunakan sebagai mainan kucingnya, bukan untuk mencetak gol.
Bila ekonomi nasional diklaim baik, BUMN panen keuntungan dan hasil rampasan koruptor menggunung, mengapa rakyat tetap megap-megap? Mengapa yang gencar dilakukan malah menambah pajak? Ini seperti orang yang mengaku kenyang tapi tetap merampas makanan tetangga.
Bahkan untuk urusan musik di restoran, pemerintah kini seperti sedang membuktikan bahwa kreativitas rakyat hanyalah objek pungutan. LMKN dan LMK muncul di depan pintu-pintu usaha, membawa pasal-pasal dan ancaman denda. Restoran, café, hotel, diskotik bahkan pemutaran suara burung pun bisa kena tarif.
Negara tampaknya begitu bersemangat memungut royalti ketimbang memastikan, apakah rakyatnya bisa membeli sembako dengan harga murah?.
Sibuk Pidato
Di sebuah sudut kota, menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, Merah Putih malas bergerak. Yang berkibar justru bendera Jolly Roger bergambar tengkorak dengan dua tulang menyilang. Ini bukan tanda berontak. Ini tanda rakyat sudah kehilangan cara berteriak. Bajak laut setidaknya jujur, ia ingin merampok sedangkan politisi? Merampok sambil berbicara soal nasionalisme sambil membawa nama Tuhan.
Dalam pidato, hilirisasi dielu-elukan, ketahanan nasional diagungkan, perjuangan sejarah dikutip. Tapi rakyat tidak bisa makan sejarah Bung!. Retorika itu hanya cocok di baliho atau iklan layanan masyarakat, bukan di meja makan rakyat kecil yang kosong.
Permimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ) BPD Jawa Timur bahkan mengaku sektor perhotelan sekarat karena pemerintah memotong anggaran perjalanan dinas. Okupansi merosot, pendapatan jatuh limapuluh persen. Alih-alih diberi insentif, pelaku usaha justru dibebani royalti musik. Negara seperti lupa bahwa pajak hanya bisa dipungut dari rakyat yang napasnya longgar, tidak sumpek seperti sekarang.
Negara meminta rakyat patuh, setia, bahkan harus takut neraka. Sementara pemerintah tidak takut pada penderitaan rakyat.
Kebijakan lebih mirip alat kontrol ketimbang alat sejahtera. Yang mengkritik dianggap pengkhianat. Yang memasang simbol perlawanan dianggap anti-negara. Padahal yang menindas rakyatlah yang sesungguhnya pengkhianat negara.
Jalan Waras
Kritik tanpa solusi hanya serupa teriakan macan kertas. Maka perlu kita tawarkan jalan waras. Pertama, lakukan audit transparan dana hilirisasi dan rampasan koruptor. Buat laporan terbuka bulanan ke publik. Berapa jumlah uangnya, digunakan untuk apa. Transparansi merupakan penangkal untuk menghilangkan kecurigaan.
Kedua, hentikan pungutan absurd. Royalti musik sah-sah saja tapi harus proporsional. Restoran kecil tak boleh diperlakukan seperti konser stadion. Soal suara burung? Jangan sampai ini jadi bahan lelucon dunia.
Ketiga, beri insentif untuk pemulihan usaha. Sektor pariwisata, kuliner maupun UMKM perlu keringanan pajak dan subsidi, bukan beban baru. Ekonomi tumbuh bukan dari memeras yang lemah tetapi dari menguatkan yang rapuh.
Keempat, kebijakan berbasis data, bukan narasi. Setiap program pemerintah harus diuji efeknya ke dapur rakyat, bukan hanya ke citra politik. Ada perbedaan besar antara “membangun narasi” dan “membangun perut kenyang.”
Jika pemerintah mau mendengar maka bendera bajak laut akan turun diganti Merah Putih yang berkibar dengan bangga. Tapi jika pemerintah terus mabuk kuasa maka rakyat akan terus mengibarkan simbol perlawanan.
Ketika saat itu terjadi, jangan salahkan rakyat yang mengikuti bajak laut. Jejaknya patut dicontoh oleh Prabowo.
Penulis : Rokimdakas
Wartawan & Penulis
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat umum, Politikus, pengamat, mahasiswa, pengusaha, organisasi serta lainnya untuk menulis berita lepas.
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab atas tulisan dan foto
Editor : Redaksi
