Jatim Siaga Nataru, Inflasi Dijaga di 3,09% Digitalisasi Tembus 98,25%

Reporter : Alvian Yoananta
Dari kiri Kepala OJK Jatim, Sekdaprov Jatim dan Kepala BI Jatim. Foto : Alvian Yoananta

JATIMKINI.COM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK Jawa Timur, 38 pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur pada 18 November 2026 di Hotel Trans, Surabaya.

HLM yang dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”. Sinergi tersebut berpijak pada fondasi ekonomi Jawa Timur yang solid, dengan pertumbuhan sebesar 5,82% (yoy) pada triwulan III 2026 dan inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,09% (yoy), serta inflasi akhir tahun yang diperkirakan masih dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Inflasi Terkendali,

Baca juga: 550 UMKM Ramaikan Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta, 17 UMKM Binaan BI Jatim

Kesiapan Nataru Diperkuat

“Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ibrahim mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El Nino, serta kenaikan harga komoditas global. Untuk itu, strategi pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu diperkuat dengan sistem deteksi dini harga dan ketersediaan pasokan.

Senada dengan Ibrahim, Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya terletak pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan harga komoditas tetap terjangkau oleh masyarakat.

Untuk itu, Gubernur mendorong para bupati dan wali kota untuk turun langsung memantau harga di pasar, serta mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) termasuk kegiatan misi dagang agar potensi ketidakseimbangan pasokan dan disparitas harga dapat ditangani lebih dini. Kemudian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, melaporkan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2026 tetap terjaga dalam target inflasi nasional.

Kesiapan pasokan komoditas menghadapi Nataru disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Perum BULOG. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan langkah pengendalian harga melalui pasar murah. Upaya tersebut turut didukung oleh Pertamina dengan menyiapkan pelayanan BBM di jalur potensial dalam menghadapi potensi lonjakan permintaan jelang Nataru. Digitalisasi Jatim Tembus 98,25%

“Optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, integrasi data lintas instansi, dan peningkatan rasio pajak daerah menjadi langkah penting dalam agenda percepatan digitalisasi daerah,” tegas Gubernur Khofifah.

Baca juga: Penjualan Eceran Surabaya Mei 2026 Tahan Banting: Ditopang HBKN, Terjaga di 473,4 

Kemajuan tersebut tercermin dari tingginya Indeks ETPD Provinsi Jawa Timur yang mencapai 98,25% pada Semester I 2026, yang berarti tahapan digitalisasi dari Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Capaian ini juga diperkuat oleh perluasan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi Pemda, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta penguatan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.

Upaya dan capaian tersebut telah mengantarkan Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali. Akses Keuangan Inklusif untuk Sektor Produktif Menurut Ibrahim, digitalisasi melalui TP2DD juga menjadi pengungkit produktivitas UMKM dan pembuka akses keuangan yang lebih luas, sehingga menjadi titik temu strategis dengan TPAKD.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menekankan pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses pembiayaan produktif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

"Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota, didukung oleh berbagai program literasi dan inklusi keuangan seperti program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)," paparnya Horas.

Baca juga: BI-Rate Naik Jadi 5,50%, Senjata BI Jaga Rupiah & Inflasi

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus menindaklanjuti kesepakatan HLM guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan memperluas akses keuangan bagi sektor produktif, guna mendukung tercapainya Asta Cita dan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

 

 

 

Editor : Peni Widarti

Ekonomi
Berita Populer
Berita Terbaru