JATIMKINI.COM, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmen Indonesia terhadap keadilan dan solusi dua negara (two-state solution) sebagai harga mati dalam penyelesaian konflik Palestina–Israel. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bersama para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini Board of Peace (BOP) merupakan satu-satunya inisiatif aktif di meja diplomasi internasional yang berpeluang menghentikan peperangan. Oleh karena itu, Indonesia bersama tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim memilih terlibat aktif untuk mengawal proses tersebut dari dalam.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan langkah diplomasi Presiden Prabowo.
“Jika kita mengikuti penjelasan para mantan Menlu kemarin, sudah cukup jelas bahwa Presiden sangat serius dengan posisi dan sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk tenang dan mengikuti perkembangan BOP,” ujar LaNyalla, Kamis (5/2/2026).
LaNyalla mengakui, adanya kekhawatiran publik bahwa BOP akan dikendalikan oleh Ketua BOP Donald Trump dan dipengaruhi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, menurutnya, Presiden telah menjelaskan bahwa delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, telah dua kali bertemu untuk membahas sikap dan posisi bersama dalam BOP.
“Tujuannya jelas, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam jangka pendek, yang paling penting adalah menghentikan pembunuhan rakyat Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Itu prioritasnya. Presiden juga bersikap pragmatis, jika tujuan tersebut gagal dicapai, Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya dapat menarik diri dari BOP,” jelas Ketua DPD RI ke-5 tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo menyampaikan tiga poin utama kepada para mantan Menlu dan pegiat diplomasi. Pertama, Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya harus menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BOP untuk memastikan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.
Kedua, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan hasil konsultasi erat dengan negara-negara mayoritas Muslim, antara lain Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania. Dalam konteks ini, Presiden menegaskan kembali bahwa komitmen Indonesia terhadap two-state solution tidak pernah bergeser dan merupakan harga mati.
Ketiga, pemerintah menjamin bahwa setiap langkah diplomasi, termasuk kontribusi dana dan pemikiran, sepenuhnya ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza serta mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Presiden juga menekankan, bahwa diplomasi Indonesia di dalam BOP bersifat pragmatis, dengan tetap membuka opsi untuk keluar jika posisi dan kepentingan Indonesia serta negara-negara Muslim lainnya tidak terakomodasi. Terkait posisi BOP yang berada di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden menyatakan bahwa untuk saat ini BOP merupakan satu-satunya inisiatif aktif yang berpotensi menghentikan pembantaian rakyat Gaza.
Usai pertemuan, para mantan Menteri Luar Negeri mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang dinilai sangat terbuka dalam membedah berbagai risiko, tantangan, hingga “ranjau” diplomatik yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan. Diskusi berlangsung dua arah, dengan Presiden menerima masukan dan kritik dari para pakar guna memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Baca juga: Board of Peace dan Logika Gus Baha
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, antara lain Hassan Wirajuda (2001–2009), Alwi Shihab (1999–2001), Retno Marsudi (2014–2024), serta Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), bersama sejumlah pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.
Baca juga: Jejak Diplomasi Prabowo Membela Kedaulatan Palestina
Editor : Ali Topan