JATIMKINI.COM , Anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS, Lilik Hendarwati menilai, bahwa sektor UMKM yang berada di Surabaya masih kurang dukungan. Data itu berdasarkan reses di Kalilom lor Indah pada Kamis malam (20/11/2025).
Lilik menyebutkan, berdasarkan data aduan soal sengketa wilayah pedagang kaki lima (PKL) di tembok SMPN 60 Surabaya dimana puluhan pedagang terancam kehilangan tempat berdagang . Hal itu dikeranakan seorang warga membangun garasi di atas saluran air dan menuntut seluruh PKL harus dibongkar
Baca juga: Jatim Belum Penuhi Syarat Soal Ekonomi Kreatif Mandiri. Ini Alasannya
“Kita akan mempush pemerintah kota utamanya agar bisa memberikan bantuan untuk pendirian SWK bagi alternatif UMKM di sekitar SMP 60,” tegas Lilik
Lilik juga menyinggung melemahnya pemerintah kota Surabaya terhadap pelaku UMKM yang kini mencapai lebih dari 200 ribu UMKM di tahun 2024. Padahal kata Lilik, UMKM mampu memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 55 hingga 58 % PDRB, terutama dari sektor kuliner, perdagangan kecil, dan industri rumahan.
Tercatat sejak tahun 2022hingga 2024, pertumbuhan sektor UMKM Surabaya mencatat rata-rata 5 hingga 6 % per tahun, seiring menguatnya pasar lokal dan sistem pendampingan digita
“Kalau Bu Risma dulu fokusnya ke UMKM luar biasa. Sementara Walikota saat ini Eri Cahyadi kayaknya beda memang fokusnya. UMKM ini tulang punggung ekonomi kita. 58 % pendapatan daerah ini dari UMKM,” kata Lilik
Lilik juga mengingatkan , bahwa ruang gerak anggota DPRD provinsi berbeda dengan kota. Bantuan provinsi hanya dapat diberikan melalui lembaga seperti masjid, sekolah, yayasan dan tidak menyasar langsung fisik kampung seperti paving atau PJU.
Baca juga: Wayang Kulit Kembali Menggema di DPRD Jatim setelah 10 Tahun Vakum
Meski demikian, ia mendorong pada warga mengajukan proposal untuk anggaran 2027, khususnya untuk renovasi fasilitas pendidikan dan keagamaan.
Lilik mengakui ,dalam hasil resesnya tahun 2025 ini jumlah pengaduan soal UMKM cukup banyak sehingga mampu menggeser di sektor pendidikan, bantuan sosial, infrastruktur, dan kesehatan.
"Kalau biasanya kan kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan sekolah, nah ini dengan beberapa reses saya, banyak mereka menanyakan kaitan dengan pengelolaan UMKM di Surabaya, " aku Lilik pada sejumlah awak media
Lili berharap, Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Eri Cahyadi dan Armuji bisa meningkatkan perhatian pada sektor UMKM ini
Baca juga: Pesan Anggota Dewan Kota Surabaya Soal APBD 2026.. Begini..
Sementara itu perwakilan PKL Jumanto meminta pada anggota dewan DPRD Jawa Timur agar diusulkan mendirikan lokasi khusus PKL yakni, Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai penataan permanen
“Kalau bisa, kita ingin dibangun SWK seperti di Bulak itu, Bu Lilik. Setiap kami jualan selalu dipermasalahkan,” ujar Jumanto ( CR 05 )
Editor : Ali Topan