JATIMKINI.COM, Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra mengatakan, menilai arah kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal arah kebijakan energi nasional sudah berada di jalur yang tepat.
“Ini saatnya Indonesia tidak hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menjadi bukti nyata sinergi universitas, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem energi efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary, dalam diskusi ‘Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo - Gibran dari Timur Jawa’ di Surabaya, Rabu (15/10/202 )
Baca juga: Prabowo Tegaskan: Aspirasi Rakyat Didengar, Anarkis Tak Ditoleransi
Ary juga menegaskan, bahwa komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi hijau bukan sekadar simbolik, tetapi langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
“Kemandirian energi tidak hanya tentang pasokan, tetapi juga penguasaan teknologi dan sistemnya. Di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil, arah itu mulai terlihat nyata,” sambung Ary.
Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai kebijakan energi pemerintah turut memperkuat ketahanan fiskal nasional. Ia menyoroti keberanian pemerintah menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
“Dari riset pusat kajian ekonomi kami, subsidi energi selama ini mencapai sekitar 4 persen dari GDP, namun 20 persen masyarakat kaya menikmati 11 kali lebih besar dibanding kelompok miskin. Penataan ulang subsidi oleh pemerintah sekarang menjadi langkah korektif yang sangat penting,” kata Hendry.
Hendry juga mengapresiasi capaian lifting migas nasional yang telah melampaui target APBN tahun ini.
Baca juga: Pidato HUT RI Ke 80, Prabowo Peringatkan Para Jenderal soal Korupsi dan Kebocoran Kekayaan Negara
“Capaian lifting yang melampaui target menunjukkan arah kebijakan sudah di jalur yang benar (on the right track). Legalisasi sumur minyak rakyat pun menjadi langkah cerdas untuk memperkuat kontribusi energi dalam negeri,” ujar Hendry.
Dari perspektif kebijakan publik, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, menilai penempatan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita merupakan keputusan strategis Presiden Prabowo.
“Pemerintah saat ini tidak sekadar menjamin ketersediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelolanya. Artinya, kita sedang menuju ketahanan energi sejati,” kata Falih.
Falih menambahkan, keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan lintas kementerian ESDM, industri, dan pendidikan tinggi menjadi indikasi kuat adanya visi nasional yang terintegrasi.
Baca juga: Rakyat Frustasi Dalam Diam
“Dalam satu tahun ini, terlihat jelas bagaimana pemerintah berusaha membangun integrasi kebijakan energi dari pusat hingga daerah. Langkahnya masih panjang, tapi pondasinya sudah kokoh,” tegas Falih.
Para akademisi sepakat bahwa capaian satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi landasan penting menuju swasembada energi nasional. Pemerintah menegaskan, agenda energi bukan sekadar target jangka pendek, tetapi bagian dari visi jangka panjang mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri energi.
Sumber : Jurnas.net
Editor : Ali Topan