JATIMKINI.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) se-Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur resmi dilantik untuk masa bakti 2025-2029 yang digelar di Ruang Rapat Majapahit, Kantor PT PLN (Persero) UID Jawa Timur, Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Pelantikan mengusung tema “Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis untuk Mempertahankan Kedaulatan Energi Nasional” dan dihadiri jajaran manajemen PLN, Direktorat Legal Human Capital (LHC) PLN, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PT PLN (Persero), perwakilan serikat pekerja sejumlah BUMN, serta pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja PLN se-UID Jawa Timur yang baru dilantik.
General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, menegaskan bahwa keberadaan Serikat Pekerja PLN memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi perusahaan dan menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
“Tema yang diangkat sangat relevan dalam mendukung transformasi PLN dan menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Kami memandang Serikat Pekerja sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai wadah aspirasi pegawai, tetapi juga bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan PLN,” ujar Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, S.T.,M.M menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Menurutnya, amanah sebagai pengurus serikat pekerja di objek vital nasional seperti PLN merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan semangat kebersamaan.
"Menjadi pengurus serikat pekerja di objek vital nasional seperti PLN bukanlah tugas yang ringan. Namun saya yakin dengan integritas dan semangat kebersamaan, pengurus mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik," ujar Sigit.
Ia juga mengapresiasi kepengurusan periode sebelumnya yang dinilai berhasil menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Jawa Timur.
Sigit menegaskan bahwa peran Serikat Pekerja PLN tidak hanya memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi yang menjadi penopang aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan di era transformasi digital dan transisi energi semakin kompleks. Karena itu, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sektor ketenagalistrikan.
Sigit menekankan pentingnya optimalisasi forum bipartit sebagai sarana komunikasi utama antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Selain itu, peningkatan kompetensi pekerja juga harus menjadi prioritas guna menghadapi perkembangan teknologi energi yang semakin cepat.
"Hubungan industrial yang harmonis harus dibangun atas dasar saling percaya, keterbukaan, dan kemitraan sejajar antara serikat pekerja dan manajemen," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPD SP PLN, Muhammad Abrar Ali, menegaskan bahwa pelantikan pengurus baru menjadi momentum penting untuk memperkuat legalitas organisasi sekaligus memastikan perlindungan hak-hak serikat pekerja yang dijamin undang-undang.
"Dengan pelantikan hari ini, kami mengukuhkan kepengurusan beserta hak imunitasnya. Kami berharap pelantikan ini mampu membangkitkan kembali militansi pekerja yang selama ini menjadi kekuatan Serikat Pekerja PLN di Jawa Timur," ujarnya.
Abrar mengakui tantangan operasional PLN ke depan semakin berat seiring disrupsi industri dan percepatan perubahan teknologi. Karena itu, serikat pekerja dituntut mampu mendukung perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik, terutama di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk mendukung pelayanan di wilayah 3T, pihaknya telah menyepakati sejumlah stimulus kesejahteraan bagi pegawai yang bertugas di daerah terpencil. Program tersebut meliputi tunjangan khusus, tambahan hak cuti, serta sistem rotasi kerja berkala setiap dua tahun.
Selain itu, SP PLN UID Jawa Timur juga menyoroti berkurangnya jumlah sumber daya manusia akibat pensiun. Menurut Abrar, pertumbuhan perusahaan harus diimbangi dengan kebutuhan tenaga kerja yang memadai agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Ia menambahkan, usulan penambahan pegawai akan dibahas melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PLN tingkat pusat. Kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan putra daerah dinilai dapat memperkuat pemerataan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Abrar juga menyinggung dampak situasi geopolitik global terhadap sektor energi nasional. Ketidakstabilan pasokan batu bara, gas, dan minyak dunia serta fluktuasi nilai tukar dolar AS dinilai memengaruhi biaya produksi listrik nasional.
Karena itu, SP PLN UID Jawa Timur mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola energi nasional guna mewujudkan kedaulatan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
"Jika berbicara tentang kedaulatan energi, seluruh pengelolaan energi strategis harus berada dalam kendali negara agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga," tegasnya.
Editor : Ali Topan
