JATIMKINI.COM, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi dari Dewan Pers, Busyro Muqoddas secara tegas mengatakan, saat ini, situasi demokrasi di Indonesia perlu segera diselamatkan, mengingat situasinya sudah merisaukan.
Busyro juga menyinggung, adanya keterbatasan informasi yang bisa diperoleh publik secara murah atau gratis, termasuk dalam mengakses informasi tragedi bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Baca juga: Jurnalis Pinggir Kali Surabaya Kolaborasi USC Gelar Open Donasi Sumatera Lewat Seni Musik
Untuk itu kata Busyro mengajak semua insan pers, jurnalis, perusahaan media, ormas hingga perguruan tinggi bergandeng tangan untuk segera mengambil sikap untuk menolong demokrasi di Indonesia yang sedang bermasalah saat ini.
"Tragedi bencana nasional di Indonesia ini masuk kategori tragedi hilir, terjadi hilirisasi program nasional yang terindikasi dengan Proyek Strategis Nasional atau sejenisnya. Setelah kami lacak, bersama-sama, kesimpulan yang merisaukan adalah; sumber malapetaka itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan yang didasarkan pada UU Ciptaker, UU Minerba, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lain di era Pak Jokowi sebagai presiden," tegas Busyro di sela pembukaan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga mengatakan, tidak hanya terjadi di tiga wilayah tersebut tapi juga di daerah lain seperti Rempang, Wadas, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Morowali, dan sebagainya. Bencana itu, menurut Busyro, bersumber dari payung hukum yang dibuat pemerintah bersama partai politik melalui DPR.
Baca juga: Sah. Perhelatan Tanwir IMM XXXIII Resmi di Laksanakan Kota Malang
"Mau bilang apa kita? Kesimpulannya, negara ini semakin tidak demokratis, tidak membutuhkan demokrasi," kata Busyro
Ketua PP Muhammadiyah ini pun juga menilai, bahwa masyarakat saat ini semakin mengalami keterbatasan untuk memahami hak-haknya.
"Jangankan memahami, mengetahui hak saja kesulitan. Mengapa? Tidak ada informasi yang jernih, bebas bertanggung jawab, dengan biaya murah atau tanpa biaya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Seakan-akan nama-nama peristiwa di Aceh, Sumbar dan Sumut itu seakan-akan biasa saja. Paling, keprihatinan sesaat saja. Tapi apa gunanya keprihatinan itu jika tidak diantisipasi dengan cerdas?"
Baca juga: Sejarah, UMSurabaya Gelar Uji Kompetensi Wartawan Bareng PWI Jatim dan UMJ
Karena itu, lanjut Busyro, Dewan Pers mengajak semua pihak untuk mewujudkan visi misi Dewan Pers yaitu menjadikan pers yang independen, beretika dan integritas.
"Saya selaku unsur warga negara, dan sekarang bersama 9 orang di Dewan Pers, tidak mungkin bekerja sendiri, berhikmad sendiri, mustahil. Karena itu terus menggalang dan harus terus kita lakukan. Koruptor itu penggalangannya luar biasa. Ada buzzer, aktivis kampus, aktivis organisasi keagamaan, parpol, pebisnis-pebisnis yang tidak mau melewati jalan yang bersih," pungkas Busyro.
Editor : Ali Topan